Detail Berita


Kejar Persetujuan Perpanjangan Kontrak, Arutmin Siap Lakukan Hilirisasi Batubara


"Coal Mining"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 27-05-2020

duniatambang.co.id - PT Arutmin menaruh harapan sangat besar terhadap pemerintah agar pengajuan perpanjangan kontrak pertambangannya bisa disetujui. Pihaknya pun mengaku siap memenuhi sejumlah syarat yang akan diberikan pemerintah agar harapannya terpenuhi, termasuk salah satunya adalah hilirisasi batubara.

Pihaknya menanggapi dan menyambut sangat positif atas aturan main yang ditetapkan pemerintah dalam perpanjangan kontrak perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan dan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah dituangkan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru saja disetujui oleh DPR.

Namun pihaknya juga menjelaskan bahwa dengan demikian perusahaan juga tidak bisa secara otomatis,  perpanjangan kontraknya bisa disetujui dan berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pihaknya juga menyadari bahwa akan banyak syarat baik itu teknis maupun non teknis yang harus dipenuhi. Hal itupun siap untuk dipenuhi oleh perusahaan.

Mengenai syarat hilirisasi yang tercantum sebagai syarat pengajuan perpanjangan kontrak dalam UU Minerba yang baru, Arutmin mengaku sudah menyiapkan sejumlah perencanaan dan road map untuk memenuhinya. Bahkan susunan rencana hilirisasi batubara itu juga sudah diserahkan kepada pemerintah. Lebih lanjut, susunan rencana hilirisasi itu saat ini tengah dalam tahap dievaluasi pemerintah.

Kini pihaknya pun tengah menunggu hasil evaluasi pemerintah tersebut. Arutmin pun juga menyadari jika nantinya jumlah luas tambang yang bisa digarap tidak seluas seperti kontrak sebelumnya. Sebagai informasi, sebelumnya Arutmin menggarap areal tambang seluas 57 ribu hektar.

Sementara itu pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui staf khusus Irwandy Arif menekankan, meski ada UU Minerba baru, hal itu tidak menjamin sebuah perusahaan bisa secara otomatis mendapatkan perpanjangan kontrak dan IUPK. Untuk bisa disetujui perpanjangan kontraknya, sejumlah syarat harus dipenuhi oleh perusahaan tambang dan tentunya juga melalui proses evaluasi yang ketat.

Pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan areal tambang jika nantinya pengajuan perpanjangan kontrak itu tidak disetujui. Sebab berdasarkan pengalaman yang sudah ada dan banyak terjadi, areal tambang yang tidak mendapat izin perpanjangan kontrak justru malah terbengkalai. Sebagian besar juga malah berubah menjadi pertambangan ilegal.

Oleh karenanya akan ada banyak syarat dan faktor yang harus dipenuhi perusahaan, agar kasus-kasus seperti itu tidak terulang lagi. Termasuk juga menentukan penerimaan yang bisa didapatkan oleh negara dari kesepakatan perpanjangan kontrak tersebut.

 

Penulis : Edo Fernando

Editor   : Umar RP.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !