Detail Berita


ESDM: Hingga Saat Ini Belum Ada Relaksasi Ekspor Mineral


"Hammer Trial Illustration"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 20-05-2020

duniatambang.co.id - Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba beberapa waktu lalu sudah disetujui pada rapat paripurna. Saat ini RUU tersebut tengah menunggu tanda tangan presiden dan akan berlanjut ke Kemenkumham untuk ditandatangani pengundangannya.

Baca juga: Revisi UU Minerba Kini Menunggu Tanda Tangan Jokowi

Dalam RUU tersebut merangkum sejumlah isu seperti kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR), aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, dan lain sebagainya.

Salah satu isu yang cukup banyak disoroti adalah insentif berupa relaksasi ekspor mineral yang belum dimurnikan hingga tiga tahun ke depan. Hal tersebut dituangkan pada pasal 170 A. Dimana pasal tersebut berbunyi bahwa pemegang Kontrak Karya (KK), Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atau IUP Khusus (IUPK) OP mineral logam, dapat melakukan penjualan produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak undang-undang ini berlaku.

Lebih lanjut, terdapat pula sejumlah syarat dari bunyi pasal 170 A ayat 1 yaitu tercantum dalam tiga poin (a) telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, (b) dalam proses pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, (c) telah melakukan kerjasama pengolahan dan atau pemurnian. Kemudian diterangkan pula pada Pasal 170 A ayat (3) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dan jumlah tertentu penjualan ke luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri.

Menanggapi adanya potensi relaksasi ekspor mineral tersebut, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan bahwa hingga saat ini regulasi terkait dengan ekspor mineral masih mengikuti aturan yang berlaku sekarang dan hingga saat ini belum ada aturan terbaru. Lebih lanjut, Yunus juga menerangkan bahwa secara umum dalam pelaksanaannya aturan yang ada di UU Minerba akan dituangkan lebih rinci dalam peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Yunus pun mengatakan pihaknya belum berniat melakukan relaksasi, semua masih berjalan sebagaimana mestinya seperti aturan larangan ekspor bijih nikel masih berlaku sesuai dengan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Begitupula pada kegiatan ekspor konsentrat tembaga, bijih besi dan bauksit yang sudah dicuci (washed bauxite) yang hingga saat ini masih mengikuti aturan yang tertuang pada Permen ESDM Nomor 25 tahun 2018.

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Faris Primayudha

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !