Detail Berita


Perpanjangan Izin Dijamin, RUU Minerba Jadi Angin Segar?


"Coal Mining"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 13-05-2020

duniatambang.co.id - Isu perpanjangan izin merupakan salah satu isu yang utama dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) atau UU Minerba. Polemik revisi UU Minerba ini kini tinggal menunggu pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR RI dan proses pengundangan. Dalam rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I yang digelar Senin (11/5), isu perpanjangan izin menjadi angin segar bagi pengusaha tambang.

Baca juga: Wah UU Minerba Dirombak Habis

Dalam RUU Minerba tersebut, perpanjangan kontrak tambang mendapat jaminan. Dimana tertuang dalam RUU minerba pasal 47 yang memuat ketentuan mengenai jangka waktu kegiatan operasi produksi, Pasal 47 (a) jangka waktu kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam paling lama 20 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang sama juga berlaku pada pertambangan batubara dengan paling lama 20 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun setelah memenuhi persyaratan.

Sebelumnya, pada Pasal 47 UU Nomor 4 Tahun 2009 menggunakan frasa "dapat diperpanjang", kini di RUU Minerba frasa tersebut diganti dengan "dijamin". Selain itu, terdapat pula pasal 83 (g) yang menjadi angin segar bagi pengusaha tambang dimana memuat persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dalam RUU minerba pasal 83(g) menyatakan bahwa jangka waktu IUPK operasi produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun setelah memenuhi persyaratan.

Isu perpanjangan kontrak merupakan salah satu isu yang ditunggu-tunggu pengusaha tambang. Bagaimana tidak, terdapat sejumlah tambang yang kontraknya akan segera berakhir maka dari itu kepastian mengenai perpanjangan izin menjadi krusial.

Tujuh PKP2B generasi pertama yang masa kontraknya akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan yaitu PT Arutmin Indonesia pada 1 November 2020, PT Kendilo Coal Indonesia (13 September 2021), PT Kaltim Prima Coal (31 Desember 2021), PT Multi Harapan Utama (1 April 2022), PT Adaro Indonesia (1 Oktober 2022), PT Kideco Jaya Agung (13 Maret 2023), dan PT Berau Coal (26 April 2025).

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Mayang Sari

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !