Detail Berita


Wah UU Minerba Dirombak Habis


"Dumptruck work at site"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 12-05-2020

duniatambang.co.id - Lika-liku perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau yang dikenal dengan UU Minerba hampir selesai. Sebagai informasi, Komisi VII DPR RI bersama pemerintah yang dalam hal ini adalah sejumlah kementrian terkait mengadakan rapat pada Senin (11/5) dengan agenda laporan Panja, dilanjutkan dengan pandangan akhir pemerintah, serta pandangan mini fraksi tentang hasil Panja UU Minerba.

Di akhir rapat tersebut, Komisi VII DPR RI dan pemerintah sepakat untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara. Keputusan ini merupakan keputusan tingkat pertama di DPR yang dibahas pada tingkat komisi. Tahap selanjutnya, hasil tahap pertama akan dibahas di tingkat dua sidang paripurna untuk diundangkan.

RUU minerba ini merupakan salah satu RUU yang mengundang banyak kritik dari berbagai elemen, seperti dari pakar ekonomi, pertambangan, hukum, bahkan merupakan salah satu RUU yang menjadi tuntutan untuk dibatalkan pada demonstrasi September 2019 lalu.

Tidak habis hanya disitu, saat ini pun RUU tersebut masih mengundang kritik karena dinilai teburu-buru. Namun, Ketua Panja RUU Minerba yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto menjelaskan bahwa RUU ini sudah dibahas sejak 2016 silam.

Dalam revisi UU minerba tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa dari pembahasan yang dilakukan tim Panja RUU Minerba dimana revisi tersebut merombak sekitar 82% dari jumlah pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau sebanyak 143 pasal dari 217 pasal dengan rincian terdapat 51 pasal ditambah, 83 pasal diubah, dan 9 pasal dihapus.

Dalam rapat kemarin, Senin (11/5), mayoritas fraksi DPR menyetujui RUU tersebut yaitu dari fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, PPP. Menurut anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Golkar, Maman Abdurahhman revisi ini menyangkut keberlangsungan usaha pertambangan kedepan yaitu terkait dengan perpanjangan Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan izin pertambangan yang terintegrasi dengan kegiatan pemurnian.

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Mayang Sari

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !