Detail Berita


Revisi UU Minerba, Aturan Izin Pertambangan Rakyat Diperketat?


"Hammer Trial"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 01-05-2020

duniatambang.co.id - Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara yaitu UU No. 4 Tahun 2009 atau yang lebih dikenal dengan UU Minerba memang saat ini masih dalam tahap penggarapan. Dalam revisi UU Minerba tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadikan isu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai salah satu isu pokok yang akan dibahas.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sendiri terdapat dalam draf RUU Minerba pasal 67. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pertambangan rakyat diberikan kepada penduduk setempat, baik kelompok masyarakat ataupun koperasi. Selain itu, dikatakan bahwa tambang tersebut merupakan tambang rakyat jika menggunakan peralatan teknis pertambangan yang sederhana serta memiliki kedalaman tertentu yang disesuaikan dengan jenis komoditas pertambangan.

Sedangkan mengenai aturan luas area disebutkan dalam pasal 68 RUU Minerba. Suatu tambang dikatakan tambang rakyat jika memiliki luas area maksimal 5 hektare untuk tambang yang dikelola kelompok masyarakat dan maksimal 10 hektare untuk tambang yang dikelola koperasi. Sedangkan untuk izin sendiri, tambang rakyat memiliki jangka waktu 10 tahun dengan perpanjangan 2 kali yaitu setiap 5 tahun sekali.

Keberadaan tambang rakyat ini bertujuan untuk memajukan daerah dan masyarakat daerah tersebut. Perizinan tambang rakyat ini berpotensi akan diperketat agar tepat guna dan sesuai peruntukannya. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan bahwa IPR merupakan bentuk keberpihakan Negara kepada rakyat. Untuk itu, IPR harus benar-benar dikelola rakyat. Meski hanya berstatus IPR, pelaksanaan operasional harus tetap sesuai dengan kaidah tambang yang baik dan berwawasan lingkungan.

Selain itu, pelaporan kegiatan pertambangan rakyat juga harus transparan dan berkala. Bambang juga menyebutkan bahwa pemberian izin tambang rakyat harus terus diperketat dan diteliti terlebih dahulu untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan menghindari menjamurnya tambang liar yang mengatasnamakan tambang rakyat.

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Faris Primayudha

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !