Detail Berita


Ketentuan Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan Akibat Covid-19


"Stop covid-19 di Pertambangan"
Sumber gambar: Australasian Mine Safety Journal


Tanggal terbit: 25-04-2020

Jakarta, duniatambang.co.id - Sama seperti industri lain diseluruh dunia, sektor pertambangan di Indonesia juga merasakan dampak pandemi novel coronavirus (Covid-19). Dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait physical distancing serta ketidakpastian rantai pasok industri global yang berakibat pada penurunan harga komoditas, kegiatan operasional pertambangan batubara dapat terhambat di masa pandemi ini.

Langkah-langkah nyata dilakukan oleh perusahaan tambang untuk menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penanggulangan masalah pandemi ini. Salah satunya dengan menghentikan sementara kegiatan pertambangan. Di Amerika Serikat, beberapa kegiatan produksi batubara menjadi melambat bahkan ada perusahaan menghentikan total kegiatannya. Sebut saja di wilayah tambang batu bara paling produktif seperti Wyoming dan Montana, perusahaan-perusahan mengubah rotasi pekerja secara drastis untuk menciptakan lebih banyak ruang di antara para pekerja tambang. Di wilayah lain, seperti di Pennsylvania, Illinois dan Virginia, banyak perusahaan yang memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan operasionalnya untuk memutus penyebaran virus corona ini (miningglobal.com). Keadaan yang sama juga dialami oleh pertambangan di Quebec dimana perusahan-perusahaan tambang menghentikan sementara operasional pertambangan untuk menyikapi kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi global ini (im-mining.com).

Di Indonesia, PT Bayan Resources Tbk memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional tiga anak usahanya yang beroperasi di KalimantanTimur. Penghentian sementara itu merupakan bentuk pelaksanaan himbauan social distancing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Kemungkinan besar akan banyak lagi perusahaan yang memutuskan untuk melakukan temporary shut down operasional tambangnya akibat keadaan pandemi ini. Lalu, bagaimanakah ketentuan mengenai penghentian sementara kegiatan pertambangan dilakukan? Dan apa yang harus diperhatikan perusahaan pertambangan terkait keputusan penghentikan sementara tersebut? Hal tersebut akan dijabarkan berikut ini.

Ketentuan Penghentian Sementara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara (“UU Minerba”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 (“PP Pelaksanaan Usaha Pertambangan”) mengatur mengenai penghentian sementara untuk kegiatan izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus (IUP dan IUPK). Pasal 113 UU Minerba mengatur bahwa penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan  dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK atas permintaan pemegang izin tersebut. Keadaan yang dapat menjadi dasar penghentian sementara kegiatan tersebut adalah: keadaan kahar; keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha  pertambangan; dan/atau apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.

Peristiwa pandemi Covid-19 masuk dalam kategori keadaan kahar berdasarkan Penjelasan Pasal 113 ayat (1) huruf a UU Minerba, yang mendefinisikan keadaan kahar, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan akibat keadaan kahar wajib disampaikan kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) atau gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan itu wajib disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar. Perlu diketahui, bahwa permohonan itu harus menjelaskan kondisi keadaan kahar yang mengakibatkan perusahaan/pemegang izin harus mengeluarkan keputusan menghentikan sementara kegiatan usaha. Apabila izin tersebut dikeluarkan oleh Menteri ESDM, maka permohonan diajukan kepada Menteri ESDM. Apabila izin dikeluarkan oleh gubernur atau bupati/walikota, maka permohonan diberikan diajukan kepada gubernur.

Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun. Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP atau IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan itu wajib dilaporkan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Terkait konsekuensi dari penghentian sementara kegiatan izin pertambangan tersebut, UU Minerba mengatur apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar, maka kewajiban pemegang IUP dan IUPK terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak berlaku. Selain itu, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.

Berdasarkan Pasal 80 PP Pelaksanaan Usaha Pertambangan, persetujuan penghentian sementara berakhir karena habis masa berlakunya atau dikeluarkannya permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau IUPK. Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut dinyatakan berakhir.

Proses Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Karena memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha perusahaan pemegang IUP atau IUPK, penghentian sementara kegiatan usaha harus dilakukan dengan memerhatikan ketentuan tata kelola perusahaan yang berlaku secara internal di perusahaan masing-masing. Keputusan penghentian sementara ini minimal harus disahkan pada rapat gabungan direksi dengan dewan komisaris perusahaan untuk memutuskan juga jangka waktu penghentian sementara itu. Tentu, untuk keputusan rapat tersebut juga harus disampaikan kepada pemegang saham dengan penjelasan alasan penghentian tersebut.

Bagi perusahan pemegang IUP atau IUPK berbentuk perusahaan terbuka, terdapat kewajiban keterbukaan informasi yang harus dilakukan perusahaan. Perusahaan wajib menyampaikan laporan Informasi atau fakta material terkait dengan penghentian sementara kegiatan pertambangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengumuman Informasi atau fakta material tersebut kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”). Penyampaian laporan dan pengumuman tersebut dilakukan sesegera mungkin dan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya informasi atau fakta material mengenai penghentian sementara tersebut. Terkait dengan fakta material penghentian sementara kegiatan usaha, tanggal fakta material terjadi itu adalah tanggal surat persetujuan menteri atau gubernur terkait penghentian sementara kegiatan usaha dikeluarkan.

Masalah Kewajiban Kontraktual

Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan terkait tindakan penghentian tambang adalah masalah hubungan kontraktual perusahaan pemegang IUP atau IUPK dengan kontraktor dan vendor pertambangan. Perusahan harus memeriksa klausula-klausula kontrak yang mengatur dan terkait keadaan operasional pertambangan batubara perusahan yang berhenti sementara, seperti terdapat pada klausula keadaan kahar (force majeure), hardship atau klausul terkait ketentuan-ketentuan pembayaran yang harus dilakukan perusahaan kepada kontraktor dalam keadaan operasional perusahaan berhenti sementara. Semua tindakan dan keputusan terkait kontrak harus diselesaikan berdasarkan iktikad baik dan untuk kebaikan semua pihak.

Biografi Penulis:
Indra Wahyu Pratama (Praktisi Hukum Pertambangan & Tata Kelola Perusahaan)
Email 
indra.wpratama[at]yahoo.com
 

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !