Detail Berita


Peliknya Aturan Perpanjangan Izin Tambang Batubara


"Coal"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 08-04-2020

duniatambang.co.id - Pihak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri (PERMEN) ESDM No. 7/2020 pada awal Maret silam. Peraturan Menteri tersebut melingkupi pengurusan perizinan, aturan pemberian wilayah, serta mengenai laporan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pengeluaran peraturan tersebut pada awalnya diterbitkan sebagai jaminan hukum, peningkatan efisiensi dan efektifitas perusahaan, serta kepastian usaha yang dianggap bisa dijadikan pendorong pengembangan usaha minerba.

Namun sayangnya, kehadiran Permen tersebut justru menimbulkan polemik baru, sebab dianggap bertentangan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Pasal yang menjadi permasalahan adalah Pasal 75 Undang-Undang Minerba, di mana Kontrak Karya dan juga PKP2B yang masa kontraknya sudah berakhir, disebutkan harus dikembalikan lagi kepada negara. Selanjutnya kontrak yang telah habis tadi kemudian ditawarkan dalam bentuk IUPK kepada pihak BUMN. Ketika perusahaan plat merah tidak berminat untuk melakukan perpanjangan, maka bisa dialihkan ke BUMD. Sementara pihak swasta bisa mendapatkannya, dengan melalui proses lelang.

Tak hanya Pasal 75 yang menjadi sorotan, tetapi juga keberadaan Pasal 111 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020. Sebab dalam pasal itu tercantum bahwa Menteri ESDM berwenang memberikan IUPK dengan sejumlah pertimbangan tertentu.

Tak tinggal diam, pihak Kementerian ESDM akhirnya memberikan tanggapannya. Pihaknya menjelaskan jika sejumlah pasal dalam Permen tersebut bukanlah peraturan baru. Menurut pihak Kementerian ESDM, penyederhanaan birokrasi serta pengurusan perizinan dan juga pemberian kepastian hukum atas pengajuan izin, sudah diatur sebelumnya dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2018.

Sementara terkait polemik pada Pasal 111 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020, tidak bermaksud dikeluarkan untuk memberi kewenangan khusus yang kemudian bisa menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku. Justru, pasal tersebut bisa dijadikan pengendali agar pelaku usaha tambang bisa melaksanakan tanggung jawab serta kewajiban mereka dengan proporsional dan profesional untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, termasuk tentang kewajiban pemeliharaan lingkungan hidup di sekitarnya.

Untuk masalah tentang perpanjangan PKP2B menjadi IUPK, sebenarnya juga tercantum pada Pasal 169 A Undang-Undang Minerba yang menyebut bahwa kontrak karya atau PKP2B masih berlaku hingga berakhirnya kontrak. Perpanjangan kontrak selama 2 kali dalam 10 tahun itu juga sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 112 ayat 2 PPP Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha tambang Minerba.

 

Penulis : Edo Fernando

Editor   : Hazred Umar Fathan

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !