Detail Berita


Virus Corona Belum Reda, DPR Putuskan Tunda Rapat RUU Minerba


"Hammer trial"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 07-04-2020

duniatambang.co.id - Saat ini publik tengah menunggu hasil terkait dengan revisi undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 atau yang dikenal dengan undang-undang minerba.  Sejatinya, revisi tersebut dijadwalkan dapat rampung pada bulan Mei 2020 atau selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2020. Untuk membahas perkembangan revisi UU Minerba tersebut, Menurut jadwal DPR akan melangsungkan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI yang akan dilaksanakan pada Rabu, 8 April 2020. Namun, rapat tersebut harus tertunda sebagai dampak dari pandemi virus corona.

Dalam rapat tersebut, DPR rencananya akan membahas mengenai RUU Minerba dengan beberapa lembaga terkait seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan. Namun, rapat kerja tersebut resmi akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini mempertimbangkan kondisi nasional yang tengah disibukkan dengan penanganan pandemi corona.

Sebagai informasi, sebelumnya Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR secara resmi membentuk Panitia kerja (Panja) RUU Minerba. Keanggotaan panitia Kerja (Panja) tersebut terdiri dari perwakilan pemerintah dan perwakilan DPR, dimana untuk perwakilan pemerintah berjumlah 60 orang yang diketuai oleh Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono sedangkan Wakil dari DPR yang dalam hal ini Komisi VII berjumlah 26 orang yang diketuai oleh Bambang Wuryanto.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam RUU Minerba tersebut terdapat 13 isu utama yaitu, penyelesaian permasalahan antar sektor, penguatan konsep wilayah pertambangan, memperkuat peningkatan nilai tambah, dan mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit minerba.

Lalu, isu selanjutnya terkait pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan, luas wilayah perizinan pertambangan, jangka waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus, penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemda serta penguatan peran BUMN. Selanjutnya isu yang cukup dinanti terkait dengan kelanjutan operasi Kontak Karya atau PKP2B menjadi IUPK, Izin Pertambangan Rakyat, dan tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional.

Namun, pembahasan terkait 13 isu utama dan berbagai isu lainnya dalam revisi UU Minerba harus tertunda. Hal ini dilakukan setelah Kementerian ESDM menyampaikan permohonan penundaan rapat kerja kepada DPR melalui surat tertanggal 3 April 2020 lalu. Melihat kondisi nasional yang masih disibukkan dengan penanganan pandemi, nampaknya publik masih harus menunggu perkembangan dari revisi UU Minerba hingga waktu yang masih belum dapat ditentukan.

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Umar RP.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !