Detail Berita


Mengurai Benang Kusut Tambang Liar dari Akar Rumput


"Ilustrasi Tambang Liar"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 03-04-2020

duniatambang.co.id - Maraknya kasus-kasus tambang liar di Indonesia seperti menjadi fenomena yang tidak dapat dipungkiri. Ratusan bahkan ribuan kali pemerintah dan aparat melakukan pembongkaran dan penutupan tambang-tambang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Meski demikian, ketika tambang satu ditutup, maka muncul tambang-tambang liar lain yang tak berkesudahan.

Sejauh ini dari berdasarkan data tambang liar yang berhasil dikumpulkan, ada dua jenis tambang liar yang biasa beroperasi. Yakni tambang liar memanfaatkan tanah kosong tanpa tuan, yang masih belum diurus izinnya oleh perusahaan resmi yang memiliki lahan tersebut. Berikutnya adalah tambang liar yang berdiri di atas lahan tambang resmi, semacam parasit, yang menggerogoti sumber daya alam di sana.

Kepolisian menyebut, akar dari permasalahan banyak munculnya tambang-tambang liar adalah karena masalah yang mendasar. Apalagi kalau bukan menyangkut urusan perut dan ekonomi. Oleh karenanya, sekalipun pemerintah melakukan berbagai penertiban, jika tidak bisa menyediakan lapangan kerja, maka tindakan tegas dari aparat kepolisian akan sia-sia. Sampai kapan pun permasalahan ini akan terus ada tanpa penyelesaian yang konkrit.

Saat pihak kepolisian menangkap pelaku tambang liar, di baliknya ada ribuan orang yang perlu diberi makan. Pihaknya juga menjelaskan, tak jarang ketika polisi hendak melakukan penutupan, mereka akan dihadang oleh masyarakat sekitar tambang. Sebab, lahan yang dijadikan penambangan liar itu sudah dijadikan mata pencaharian oleh mereka.

Meski demikian, bukan tidak ada solusi alternatif yang bisa diberikan pemerintah dan aparat. Sebelumnya, masyarakat yang harus mengalami penertiban itu sudah diberikan bantuan modal seperti perahu layar, agar mereka beralih menjadi nelayan. Namun pada kenyataannya, hasil dari mencari ikan tak sebesar seperti saat mereka menambang. Alhasil, bantuan tersebut menjadi sia-sia, karena pada ujungnya mereka kembali membuka tambang-tambang liar.

Selain itu, sejumlah solusi administratif juga diberikan oleh pemerintah, yakni dengan memberikan status Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dalam hal ini perlu peran aktif Pemerintah Daerah untuk mengurus berbagai syarat yang diperlukan, untuk kemudian diajukan ke pusat untuk mendapatkan status Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

 

Penulis : Edo Fernando

Editor   : Umar RP

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !