Detail Berita


Hilir Mudik Pengawasan Kegiatan Pasca Tambang



Jakarta - Aktivitas penambangan tidak akan pernah lepas dari isu lingkungan. Aktivitas penambangan biasanya berkaitan dengan pembukaan lahan, dimana tujuannya kekayaan yang terdapat dibawah tanah bisa diambil. Walaupun memiliki dampak yang merugikan lingkungan, memberhentikan begitu saja aktivitas penambangan bukanlah hal yang bijak mengingat kebutuhan manusia akan bahan tambang belum bisa tergantikan dengan sumber daya lainnya.

Kebutuhan akan bahan tambang terus meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya untuk bahan bakar PLTU tetapi juga untuk alat – alat yang ada di sekitar kita. Seperti yang dikutip dari statista.com (Estimated growth rates for the global electronics industry from 2016 to 2018, by region), dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dalam produksi bahan elektronik. Pasalnya bahan elektronik sendiri dibuat dari bahan tambang seperti lithium, tembaga, platinum, cobalt, nickel dan sebagainya.

Hal yang dapat kita lakukan dalam jangka waktu paling dekat untuk menekan angka kerusakan lingkungan, yang disebabkan oleh pertambangan adalah dengan pengetatan peraturan dan pengawasan terkait kegiatan pasca tambang.

Kebijakan mengenai pasca tambang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, kemudian ditambah dengan Pasal 101 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam PP No. 78 Tahun 2010, disebutkan secara jelas bahwa reklamasi perlu dilakukan dalam penambangan terbuka maupun bawah tanah.

Kegiatan tambang diawasi dan dikawal oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Inspektur Tambang (IT). Pemda memiliki otonomi daerah dengan fungsi kordinasi dan pemberian izin penambangan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Dengan adanya fungsi pemberian izin, Pemda mendapatkan pembagian keuntungan yang diatur dalam pasal 129. Pada pasal 129, Pemda memiliki hak untuk mendapatkan 6% keuntungan bersih dari kegiatan produksi tambang.

Pengetatan pengawasan ini bukanlah tugas yang mudah. Pada kenyataanya, dikutip dari cnnindonesia.com (Pemda Sulut Akui Sulit Berantas Tambang Ilegal),  banyaknya tambang illegal mempersulit proses pengawasan kegiatan pertambangan. Pengawasan pertambangan ini berfungsi bukan hanya sebagai pendataan dan pengawasan semata tetapi juga untuk menjaga keselamatan para penambang. Tidak jarang banyaknya bencana longsor di sekitar atau pada tambang illegal karena penambangan illegal tidak memperhatikan prosedural dalam penambangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi-regulasi terkait.

Tidak hanya para penambang dan perusahaan besar tambang, masyarakat pun juga perlu mawas terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan saling memperhatikan dan menjaga prosedural yang telah dibuat, alhasil kerusakan akibat aktivitas penambangan dapat ditekan sehingga tidak ada kerusakan alam yang signifikan dan juga tidak ada nyawa yang melayang.

(FPL)

*regulasi dapat dibaca pada link https://duniatambang.co.id/Regulasi