image

"Kepulauan Bangka Belitung"
Sumber gambar: inews.com

Dunia Tambang / 6 March 2020 / 0 Komentar

Regulasi 

RZWP3K Bangka Belitung Disahkan, Nelayan Kecewa Wilayahnya Masuk Kawasan Pertambangan

duniatambang.co.id - Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PZWP3K) akhirnya disahkan dalam rapat Paripurna DPRD Bangka Belitung yang digelar kemarin (28/02). Raperda itu disetujui oleh enam fraksi untuk dijadikan Perda, sementara ada 1 fraksi dari Golkar yang menolak.

Dengan demikian, Pemprov akan segera melakukan sosialisasi terkait Perda ini kepada masyarakat. Perda ZWP3K ini mengatur zona-zona strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebelumnya sudah ada 17 provinsi yang telah menerapkan Perda ini, di antaranya Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, NTT & NTB, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku Utara dan Maluku.

Di Bangka Belitung sendiri, RZWP3K ini menimbulkan pro dan kontra. Penolakan muncul dari para nelayan yang menggantungkan hidup dari perikanan di wilayah tersebut. Pada saat digelar kemarin, sejumlah perwakilan nelayan mengaku kecewa dan mereka pun meninggalkan rapat. Alasan utama mereka menolak Perda itu karena wilayah 0-12 mil ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hal ini dianggap bisa mengganggu ekosistem di wilayah tersebut, karena selama ini mereka gunakan untuk menangkap ikan.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung dari Fraksi PDIP, Rina Tarol mengaku prihatin dengan nasib para nelayan yang kini wilayahnya dijadikan kawasan tambang. Namun terkait keputusan Fraksi PDIP yang mengesahkan RZWP3K, pihaknya mengaku menyetujui raperda itu sebagai wujud dukungan PDIP pada investasi dan pengembangan wilayah KEK di Bangka Belitung.

Dilain pihak, Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Babel, Supianto memberikan penjelasan bahwa prinsip sebenarnya dari RZWP3K adalah aktivitas pertambangan bisa terus dilakukan namun dengan catatan harus ramah lingkungan sehingga resiko-resiko yang kemungkinan akan timbul bisa diantisipasi.

Pihaknya menyambut baik dengan disahkannya Perda ini, dan berharap bisa bersinergi dengan usaha kelautan kedepannya. Dia juga meminta adanya pengawasan yang sangat ketat terkait Izin Usaha Pertambangan baik yang sudah ada, maupun untuk yang akan datang.

 

Penulis : Edo Fernando

Editor   : Umar RP.

Tinggalkan Komentar

Hanya nama dan komentarmu yang akan ditampilkan. Login diperlukan untuk meninggalkan komentar