Detail Berita


PT Freeport Selesaikan Pajak Air Permukaan Bersama Pemerintah Provinsi


"PT Freeport Indonesia"
Sumber gambar: voaindonesia.com


Tanggal terbit: 04-03-2020

duniatambang.co.id - PT Freeport Indonesia akhirnya melakukan realisasi tunggakan pajak air permukaan sebesar Rp 1,4 triliun yang dibayarkan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Pembayaran tersebut akan dibagikan menjadi dua tahap.

Pembayaran tahap pertama senilai Rp 700 miliar ditambah kewajiban per tahun sebesar Rp 160 miliar yang dilaksanakan pada Oktober tahun lalu. Sementara untuk tahap kedua, sesuai kesepakatan akan dibayarkan pada tahun 2021 dengan nilai yang sama. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Riza Pratama selaku Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia mengatakan, pembayaran pajak itu telah disetorkan melalui setoran uang di Bank Papua pusat yang berada di Jayapura. Riza juga menambahkan, hal ini sebagai perwujudan dari komitmen pihak Freeport untuk membayarkan pajak air permukaan. Dia juga mengatakan bahwa komitmen ini perlu diapresiasi karena sebagai bentuk bukti kepedulian perusahaan atas perwujudan kewajiban kepada Pemerintah Daerah.

Sebelumnya, masalah pajak air permukaan PT Freeport ini mengalami sejumlah polemik dan perdebatan. Bahkan kasus ini sampai diproses ke Mahkamah Agung. Riza pun meminta dengan telah dibayarkan pajak air permukaan ini, semoga kasus tersebut tidak lagi menjadi persoalan yang berlarut-larut. Sebab, dari kedua belah pihak yakni PT Freeport dan Pihak Pemerintah Daerah telah menyelesaikan permasalahan itu secara baik-baik.

Diketahui, masalah sengketa Pajak Air Permukaan antara PT Freeport dengan Pemerintah Provinsi Papua telah berlangsung dari tahun 2011 silam, dan baru menemukan titik temu. Alasan utama PT Freeport melakukan penolakan pembayaran pajak itu lantaran tidak sesuai dengan tarif yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 1990 yang tertulis sebesar Rp 10/m3.

Sementara pihak Pemprov Papua menginginkan pembayaran pajak mengikuti aturan baru, yakni sesuai dengan Perda Papua Nomor 4 Tahun 2011 yang menyebut jumlah sebesar Rp 120/m3. Angka tersebut naik sebesar 12 kali lipat dari Perda tahun 1990.

Untuk saat ini Riza juga meminta semua pihak untuk tidak mempermasalahkan PT Freeport dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebab PT Freeport telah mengantongi izin tersebut.

 

Penulis : Edo Fernando

Editor   : Hazred Umar Fathan

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !