Detail Berita


Adu Cepat dan Tumpang Tindih Ketentuan RUU Minerba dan Omnibus Law


"Round Table Discussion PUSHEP"
Sumber gambar: Dokumen PUSHEP


Tanggal terbit: 25-02-2020

duniatambang.co.id - Belakangan ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dan Revisi UU Minerba menjadi perhatian publik. Terdapat sejumlah irisan dan kesamaan antara isi ketentuan tentang Kegiatan Usaha Pertambangan di  RUU Cipta Kerja dengan RUU Minerba yang saat ini tengah dibahas oleh DPR dan Pemerintah.

Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Draf RUU ini merupakan salah satu dari paket kebijakan omnibus law yang didorong oleh pemerintah sejak akhir tahun lalu. Selain RUU Cipta Kerja, masih terdapat sejumlah RUU omnibus law lain seperti RUU Perpajakan, RUU UMKM, dan RUU Ibu Kota Negara. 

Omnibus Law sendiri adalah program penyederhanaan, pemangkasan dan penyelarasan berbagai pengaturan ke dalam satu undang-undang. Pendekatan omnibus law ini menjadikan sejumlah ketentuan yang sebelumnya diatur dalam sejumlah undang-undang yang bersifat sektoral akan disatukan ke dalam sejumlah RUU Omnibus Law. Menurut pemerintah, Omnibus Law menjadi program prioritas sesuai arahan yang kerap disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. 

Menurut Pemerintah Omnibus Law khususnya RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menjawab persoalan tumpang tindih pengaturan dan memberikan kemudahan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, termasuk di sektor pertambangan mineral dan batubara. Terdapat sejumlah ketentuan kegiatan usaha pertambangan minerba yang masuk diatur dalam omnibus law RUU Cipta Kerja, diantaranya tentang perizinan usaha pertambangan, insentif hilirisasi pertambangan dan keberlanjutan PKP2B dan KK.

Bisman Bhaktiar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) menilai materi Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak seideal dengan apa yang dicita-citakan. Selain itu, proses penyusunan RUU Cipta Kerja berjalan tidak transparan dan tertutup dari partisipasi publik, kita mendesak saat proses pembahasan di DPR dapat berjalan dengan transparan dan melibatkan partisipasi publik.

“Isi materi Omnibus Law Cipta Kerja tidak seideal dengan apa yang dicitakan, di sektor pertambangan hampir semua isi materi RUU Cipta Kerja merupakan isi RUU Minerba yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan Pemerintah” ujar Bisman dalam diskusi publik tentang Adu Cepat RUU Minerba dan Omnibus Law Sektor Pertambangan, Selasa (25/2), di Jakarta.

Menurut pria yang juga dikenal sebagai ahli hukum pertambangan ini, terdapat irisan dan kesamaan antara RUU Cipta Kerja dengan RUU Minerba,  karena itu Bisman menilai hal ini akan menimbulkan problem tersendiri terutama bagi pasal-pasal yang secara bersamaan diatur dalam kedua RUU tersebut, terkesan pembahasan RUU ini hanya untuk kepentingan pihak tertentu.

Faktanya, meskipun Pemerintah telah berulang kali menyatakan bahwa RUU Omnibus Law merupakan RUU prioritas sehingga seluruh pembahasan RUU yang terkait dengan Omnibus Law mestinya ditunda dan disesuaikan dengan Omnibus Law, namun pada kenyataannya pembahasan RUU Minerba di DPR hingga saat ini terus berlanjut atau sebaliknya seharusnya jika materinya sudah masuk di RUU Minerba, maka tidak perlu lagi dimasukkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 

“Dalam konteks ini telah terjadi adu cepat dan potensi salip menyalip antara RUU Minerba dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, hal ini malah justru tidak baik bagi kegiatan usaha pertambangan dan jaminan kepastian hukum, pertanyaannya adu cepat ini untuk siapa?” ungkap Bisman.

Untuk itu, Bisman menekankan tentang perlunya publik dan masyarakat luas untuk mengawal dan menaruh perhatian terhadap jalannya pembahasan kedua RUU, baik RUU Minerba maupun RUU Cipta Kerja. Publik harus melakukan pemantauan untuk memastikan secara formil semua proses pembahasan dilakukan dengan transparan, melibatkan partisipasi publik dan sesuai dengan tahapan proses pembahasan yang benar. Selain itu secara materiil memastikan bahwa isi substansi pengaturan benar-benar untuk kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Harapannya, dengan adanya atensi publik terhadap kedua RUU ini, DPR dan Pemerintah dapat menghasilkan undang-undang terbaik yang bisa menjawab kebutuhan kegiatan usaha pertambangan. (*)

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !