Detail Berita


Kementerian Perindustrian Akan Ambil Alih Wewenang Smelter Freeport di Gresik


"Smelter"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 25-02-2020

duniatambang.co.id - Perencanaan dalam peraturan kewenangan smelter rencananya akan dibahas dalam RUU Minerba, selain itu opsi mengenai regulasi smelter juga akan dibahas dalam Peraturan Pemerintah, dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Staf Khusus Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Irwandy Arif mengatakan, sejatinya regulasi smelter dibahas guna penyederhanaan kebijakan supaya pengawasan usaha tambang bisa tepat sasaran.

Selain itu Irwandy menyatakan, pengelolaan smelter PT.Freeport yang ada di Gresik nantinya akan menjadi wewenang dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), bukan Kementerian ESDM. Sementara itu yang menjadi wewenang Kementerian ESDM hanya smelter yang terintegrasi dengan tambang saja,’’ ungkap Irwandy.

Sejauh ini, PT.Freeport telah menyiapkan dana sebesar USD 600 juta untuk membangun smelter yang rencananya akan menjadi smelter terbesar didunia ini, dan tahun depan FT.Freeport sendiri akan menyiapkan dana sebesar USD 1 miliar yang diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan smelter tersebut.

Dalam target perencanaanya, smelter ini akan dimulai pengerjaannya pada Agustus 2020 dan bisa selesai pada 2023 mendatang.

 

Penulis : Edo Fernando

Editor   : Umar RP.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !