Detail Berita


Muncul Wacana Sentralisasi, Perizinan Tambang Diambil Alih Pusat?


"Hammer trial"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 19-02-2020

duniatambang.co.id - Revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Mineral dan Batubara (Minerba) memang tengah sibuk digarap oleh pemerintah. RUU Minerba yang ada didalam Rancangan UU Cipta Kerja (omnibus law) kini memunculkan opsi dan wacana baru yaitu terkait dengan sentralisasi dalam hal perizinan tambang yang akan dialihkan ke pemerintah pusat. Sebelumnya, perizinan tambang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah setelah dikeluarkannya UU Nomor 23 tahun 2014. Hal ini menuai berbagai tanggapan.

Rencana tersebut mulai terhembus ketika adanya penghapusan terhadap beberapa pasal yang semula terdapat dalam UU Minerba, pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 37. Pasal 7 sendiri merupakan pasal yang membahas mengenai kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) dalam pengelolaan pertambangan minerba. Pasal 8 terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot) dalam pengelolaan pertambangan minerba.

Adapun untuk pasal 37 berisikan IUP diberikan oleh: (a) Bupati atau walikota apabila Wilayah IUP (WIUP) berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota; (b) Gubernur apabila WIUP berada dalam lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati atau walikota setempat; dan (c) Menteri, apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati atau walikota setempat. Penghapusan ini membuat munculnya isu baru yaitu wacana sentralisasi dalam perizinan tambang.

Namun, pengamat pertambangan dari Universitas Tarumanegara yang sekaligus sebagai tim perumus omnibus law, Ahmad Redi, mengatakan bahwa opsi ini bukan serta merta berbasis sentralisasi oleh pemerintah pusat melainkan berlandaskan tujuan untuk memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit dan kewenangan daerah tidak serta merta akan dihilangkan.

Jika memang RUU tersebut resmi ditetapkan, maka penerapannya secara teknis nanti akan kembali diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Untuk itu, terkait dengan wacana ini Redi menyebutkan jika kuncinya nanti ada pada Peraturan Pemerintah (PP) agar dapat terlihat apakah RUU ini akan berbasis sentralisasi atau tetap berlandaskan desentralisasi terkait dengan perizinan tambang.

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Ocky PR.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !