Detail Berita


Pemerintah Siapkan Perpres Tambang Ilegal


"Tambang Ilegal"
Sumber gambar: cnnindonesia.com


Tanggal terbit: 18-02-2020

duniatambang.co.id - Tambang ilegal merupakan tambang yang tidak memiliki izin dalam kegiatannya, sehingga banyak sekali tambang ilegal yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang telah dilakukan. Dalam hal ini Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah mengadakan pertemuan di rumah dinasnya di Jakarta, bersama beberapa Menteri terkait untuk membahas hal tersebut.

Para jajaran Menteri yang menghadiri pertemuan tersebut diantaranya, Menteri Dalam Negeri , Jenderal Polisi (Purnawirawan) Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dan Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.

Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut praktik penambangan tanpa izin dan kebijakan-kebijakan penanganan pascatambang terkait dampak sosial dan ekonominya. Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah akan menyusun Perpes percepatan dan penguatan koordinasi reklamasi pascatambang, dan pertambangan tanpa izin harus segera ditutup.

Selain itu, pemerintah akan mebentuk satuan tugas untuk proses penegakan hukum bagi pemilik dan pelaku kegiatan tambang ilegal, dan kita akan melakukan pembinaan pada tambang-tambang kecil dalam hal pengendalian dan pengawasan peredaran bahan-bahan kimia yang digunakan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 8.683 kegiatan tambang yang tidak memiliki izin, dan hanya 7.464 kegiatan tambang yang memiliki izin kegiatan.

“Luas daerah yang dimiliki 8.683 titik daerah yang tidak memiliki izin kegiatan mencapai 146.540 hektare per April 2017, berdasarkan data tersebut hanya 59.903 hektare yang telah direklamasi,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

 

Penulis : Edo Fernando

Editor  : Ocky PR

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !