Detail Berita


Pemerintan dan Komisi VII DPR-RI Sepakati Revisi UU Minerba


"Coal"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 17-02-2020

duniatambang.co.id - Komisi VII DPR bersama pemerintah yang diwakili beberapa kementerian terkait diantaranya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian, telah  menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sebanyak 86 anggota Panja telah dibentuk dimana 26 orang perwakilan dalam Panja RUU Minerba berasal dari Komisi VII yang diketuai oleh Bambang Wuryanto,  dan 60 orang sisanya merupakan perwakilan pemerintah yang diketuai oleh Direktur Jenderal Minerba Kementrian ESDM Bambang Gatot Ariyono, terdapat 6 Kementerian yang terlibat dalam perwakilan pemerintah didalam keanggotaan Panja, diantaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM.

Pembahasan RUU Minnerba ini akan dilaksanakan pada Senin (17/2/2020), pembahasan ini ditargetkan selesai 6 bulan dikarenakan agar kontrak perusahaan tambang minerba yang akan habis tahun ini dapat mengikuti ketentuan baru berdasarkan RUU Minerba yang baru.

Berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang diusulkan oleh pemerintah terdapat 938 jumlah masalah dimana pemerintah mengusulkan 2 bab baru, pengubahan 85 pasal, dan 36 pasal baru. Sedangkan DIM yang diajukan oleh Komisi VII menginvetarisasi 597 masalah, dimana Komisi VII mengusulkan 1 pengubahan bab, 1 bab baru, 64 pasal yang diubah,dan 23 pasal baru.

Terdapat 13 Isu utama dalam pembahasan RUU Minerba, diantaranya; Penyelesaian permasalahan antar sektor, memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah, penguatan konsep wilayah pertambangan, pengaturan khusus tentang izin pengusahaan bantuan, mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit batubara, jangka waktu IUP/IUPK, luas wilayah perizinan pertambangan, penguatan peran pemerintah dalam Binwas kepada Pemda, mengakomodir putusan MK dan UU Nomor 23 Tahun 2014, penguatan peran BUMN, kelanjutan operasi KK/PKP2B menjadi IUPK, izin usaha pertambangan rakyat, tersedianya rencana pengelolaan minerba nasional.

 

Penulis : Edo Fernando

Editor  : Umar RP.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !