Omnibuslaw Ancam Kedaulatan Negara Suramnya Tatakelola Sektor Pertambangan Di Indonesia

"Diskusi Publik "
Sumber gambar: Dokumen IAGI

"Peserta Diskusi Publik yang dihadiri oleh mahasiswa/i, praktisi, dan stakeholders di bidang pertambangan"
Sumber gambar: Dokumen IAGI

Tanggal terbit: 26-01-2020

duniatambang.co.id - Akhir-akhir  ini,  pengelolaan  sumber  daya  mineral  dan  batubara  sepertinya  semakin  jauh  dari harapan yang telah digariskan oleh pendiri bangsa, pragmatism dan visi yang sempit telah menunjukan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara tidak memperhatikan konsepsi dan foilosofis yang benar. Pemerintah berani melakukan tindakan yang normatif cacat konsep dan cacat logika, seharusnya melaksanakan terlebih dahulu yang diamanatkan oleh UU:no:4 tahun 2009 bukan malah berimprovisasi untuk memenuhi hasrat pragmatismenya yang terkesan hanya untuk memenuhi keinginan kelompok pengusaha besar, yang cenderung mempertontonkan kondisi konflik interest yang semakin terang benderang.

Pemerintah  seharusnya  menetapkan  kebijakan  mineral  dan  batubara  nasional  terlebih  dahulu seperti yang diamanahan dalam pasal 6 ayat 1a UU No:4 2009. 10 tahun usia UU tersebut tidak pernah disinggung dan ini menurut saya salah satu kegagalan dalam pelaksanaan UU. Perubahan PP

23 sampai 5 kali dan hampir yang ke 6 menunjukan pelaksanaan UU cenderung reaktiv dan hanya mengikuti “kehendak” kelompok tertentu. Dan akhir-akhir ini pemerintah malah melakukan hal yang sama yaitu mendesak di setujuinya PP daripada menyelesaikan Omnibus Law dan Perubahan UU no;4 2009. Kecacatan normative ini akan menyebabkan kecacatan kebijakan yang lainnya. Oleh sebab itu Indonesian Mining Watch (IMW) dan CIRUSS merekomendasikan Pemeremintah untuk;

1. Menuntaskan   dan   menetapkan   Kebijakan   Nasional   Mineral   dan   Batubara   sebelum melakukan perubahan terhadap Undang-undang Minerda dan Peraturan yang berkait
2. Mineral dan Batubara harus dikembalikan lagi dalam kategori Vital dan strategis sehingga dalam pengelolaannya tidak hanya sekedar komoditi dagang biasa dan sebagai modal awal dan tidak terbarukan maka pengurasan yang berlebihan harus dihindari karena kebutuhan akan energi dan mineral todak akan pernah berkurang.
3. PKP2B harus dikembalikan sebagai WPN dan dikelola oleh BUMN dan pemerintah jangan memaksakan  dengan  argumentasi  yang  lemah  baik  dengan  alasan  penerimaan  negara maupun kepastian investasi.
4. Pemerintah sebaiknya menyiapkan BUMN khusus untuk pengelolaan ex PKP2B daripada sibuk untuk memaksakan RPP23 yang cacat konsep. Kegagalan PT. KobaTin dan Tanitoharum menunjukan  Pemerintah  lalai  terhadap  kewajiban  UU.  Kelalaian  tersebut  sudah  diakui dengan mencabut kembali status Tanito Harum dan hal ini akan menampar pemerintah sendiri apabila pencabutan tersebut dibatalkan.
5. Program nilai tambah untuk mineral harus diberi ruang dibawah Perindustrian atau ESDM karena keekonominnya bisa berbeda-beda terutama untuk perusahaan pengolahan dan pemurnian yang independent karena tingkat keekonomiannya bisa meningkat apabila dikaitkan dengan industri hilirnya.

(Budi Santoso - Direktur IMW)

• Regulasi
• Umum
• Mineral
• Batubara

Lebih Nyaman Baca Berita Dengan Download Aplikasi Dunia Tambang