Detail Berita


Tujuh Agenda Prioritas Tata Kelola Pertambangan di Indonesia


"Diskusi Publik Revisi UU Minerba dan Tata Kelola Masa Depan Pertambangan"
Sumber gambar: Dokumen Dunia Tambang/OPR


Tanggal terbit: 21-01-2020

Jakarta, duniatambang.co.id – Pertambangan merupakan sektor yang cukup menohok untuk menjadi pembahasan. Lika-liku pertambangan Indonesia selama beberapa tahun terakhir menimbulkan berbagai polemik. Mulai dari revisi UU Minerba hingga adanya rencana pengesahan UU sapu jaga Omnibus Law.

Maryati Abdulla, Koordinator Nasional Publihs What You Pay Indonesia menyampaikan bahwa terdapat 7 agenda prioritas tata kelola pertambangan di Indonesia dalam acara Diskusi Publik Revisi UU Minerba di Balai Kartini, Senin (20/01/2020).

Pertama, hal utama yang harus diprioritaskan adalah pembenahan sistem perizinan dan tata guna lahan. Proses pemberian izin-izin harus berkonsultasi dan melibatkan masyarakat setempat, pemda dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, perlu dilakukan proses uji tuntas (due diligence) yang ketat.

Kedua, tata kelola produksi dan perdagangan komoditas. Salah satu yang perlu digarisbawahi adalah pengendalian produksi dan ekspor. Penghitungan DMO pun harus sesuai dengan kebutuhan industri hilir dalam negeri. Tidak hanya itu, diperlukan juga strategi peningkatan nilai tambah komoditas tambang dalam negeri.

Ketiga, pembenahan sistem pajak/penerimaan negara dan aspek keuangan investasi. Transparansi sangat dibutuhkan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan ruang bagi publik untuk mengetahui transparansi penerimaan daerah dari sektor mineral dan batubara.

Keempat, pengembangan wilayah dan efektivitas pelaksanaan dan desentralisasi. Hal ini dapat dicapai melalui koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan daerah termasuk sinkronisasi dengan rencana kebijakan yang akan dibuat.

Kelima, pengawasan standar good mining practice (GMP) dan penanganan dampak sosial lingkungan. Dilakukan dengan cara pencegahan dan penanganan dampak pertambangan dan perubahaan iklim, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan energi nasional.

Keenam, peningkatan nilai tambah dan pengembangan industri hilir. Produk akan memiliki nilai tambah jika dilakukan proses hilirisasi dalam negeri. Maka diperlukan adanya konsistensi regulasi dan pengawasan regulasi, termasuk penciptaan environment bagi pengembangan industri hilir

Kemudian yang terakhir adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dicapai dengan penguatan kelembagaan, termasuk di antaranya dukungan anggaran dan pengawasan oleh inspektur tambang.

 

Penulis : Mayang Sari

Editor   : Umar RP.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !