Detail Berita


Polemik Revisi PP No. 23 Tahun 2010


"Trial hemmer"
Sumber gambar: shutterstock.com


Tanggal terbit: 20-01-2020

duniatambang.co.id - Perjalanan revisi PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Minerba) mengalami berbagai macam dinamika dan tarik ulur. Revisi PP ini direncanakan dapat rampung sejak akhir tahun 2018, namun sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang akan mengakomodir Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang akan habis kontrak tersebut masih belum selesai.

Pada awal 2019, Draft PP No.23 Tahun 2010 ini sebenarnya sudah disetujui dan diparaf oleh Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian. Namun dikabarkan ada surat keberatan dari Menteri BUMN kala itu, Rini Sumarno yang mengirim surat ke Menteri Setneg. Dalam surat itu, Kementerian BUMN meminta agar perusahaan pelat merah, mendapat porsi untuk pengelolaan PKP2B yang akan habis kontrak.

Emiten batubara yang akan segera habis masa kontraknya adalah Kideco jaya agung (13 Maret 2023), PT. Arutmin Indonesia (1 November 2020), PT. Kendilo Coal (13 september 2021), PT. Kaltim Prima Coal (31 Desember 2021), PT. Multi Harapan Utama (1 April 2022), PT. Adaro Indonesia (1 Oktober 2022), PT. Berau Coal (26 April 2025).

Polemik pembahasan PP No. 23 tahun 2010 di pertengahan tahun 2019 lalu, berubah menjadi polemik revisi Undang-undang yang berada diatasnya, yaitu Undang Undang No. 4 tahun 2009 yang mengatur tentang Minerba. Komisi VII DPR RI menargetkan Agustus 2020 pembahasan revisi Undang-undang No.4 tahun 2009 bisa rampung.

Perjalanan revisi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 memang masih panjang. Di sisi lain, para pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum untuk operasional perusahaannya. Potensi tumpang tindih Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 sebagai turunan dari UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba harus menjadi perhatian dari pemerintah selaku regulator. Potensi tumpang tindih mesti juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Ditambah saat ini, sedang dikejar Undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Lapangan kerja.

Perjalanan pembahasan Revisi PP No. 23 tahun 2010 tersebut sudah melalui proses pembahasan, harmonisasi dan juga klarifikasi bersama dengan kementerian-kementerian terkait. Patut kita tunggu perjalanan Revisi PP No. 23 tahun 2010 ini, di satu sisi beberapa kontrak PKP2B sudah akan berakhir.

 

Penulis : Suwanjaya

Editor   : Umar RP.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !