Detail Berita


UU Sapu Jagad Omnibus Law Selamatkan Nasib Tambang Batubara RI


"Aktivitas Tambang Batubara"
Sumber gambar: tecno.tempo.co


Tanggal terbit: 16-01-2020

duniatambang.co.id – Sepanjang tahun 2019 nasib tambang batubara RI luntang-lantung menunggu kepastian. Membuka tahun 2020, emiten batubara pemegang PKP2B mendapatkan hembusan segar mengenai perpanjangan kontrak melalui Undang-Undang sapu jagad yang disebut dengan rancangan Omnibus Law.

Baca juga: Apa Kabar Kontrak PKP2B?

Perpanjangan PKP2B diatur dalam revisi ke-6 PP 23 Tahun 2010. Revisi ke-6 PP ini mandek belum membuahkan hasil pada tahun 2019. Mulai November 2019, Kementerian ESDM mulai menggelar rapat terkait revisi ke-6 PP 23 tahun 2010. Draft perubahan dikirim ke Menteri Sekretaris Negara pada 18 November 2019 dengan nomor surat 516/30/MEM/B/2019.

Perpanjangan kontrak PKP2B diberikan dengan pertimbangan pendapatan negara yang berasal dari emiten pemegang PKP2B. Bocoran mengenai perpanjangan kontrak ini juga diungkap oleh Ketua Komiisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. Ia mengatakan sebelum RUU Minerba dibahas di DPR, pemerintah akan menuntaskan dahulu revisi ke-6 PP 23/2010.

Rancangan Omnibus Law akan mengubah 9 pasal, menghapus 15 pasal, dan menambah 6 pasal baru UU Minerba. Dalam rancangan ini juga akan menyempurnakan Pasal 112 PP 23 Tahun 2010, terutama pasal 112 ayat 2. Bahwa perusahaan dapat melakukan perpanjangan pertama maupun kedua tanpa perlu proses lelang setelah berakhirnya kontrak.

Kemudian, jika mengikuti UU Minerba, pemegang Kontrak Karya (KK) dan PKP2B yang akan diperpanjang menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun dengan kehadiran Omnibus Law ini, nomenklatur IUPK berubah menjadi PBPK (Perizinan Berusaha Pertambangan Khusus).

Omnibus Law mengatur luas wilayah tambang mereka akan disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disetujui Pemerintah yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini berbeda dengan UU Minerba yang mengatur luas wilayah pada angka 15 ribu hektare.

Jika ditelisik lagi, ketentuan-ketentuan dalam Omnibus Law jelas berbeda dengan ketentuan sebelumnya pada UU Minerba. PKP2B Yang habis masa kontraknya, seharusnya diserahkan kepada BUMN terlebih dahulu lalu kemudian dilelang. Serta luas wilayah tambang hanya dibatasi pada angka 15 ribu hektare, sementara pada Omnibus Law luas wilayah disesuaikan dengan rencana kerja yang akan disetujui oleh pemerintah.

 

Penulis : Mayang Sari

Editor    : Wasis

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !