Detail Berita


Di Balik Harta Karun Natuna yang Jadi Sengketa Indonesia-China


"Pengetatan Pengawasan Perairan Indonesia"
Sumber gambar: rri.co.id


Tanggal terbit: 07-01-2020

duniatambang.co.id – Akhir-akhir ini sengketa Laut Natuna membuat Pemerintah Indonesia geram. Laut Natuna merupakan jalur pelayaran yang strategis dan mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Tak heran, bila laut ini menjadi incaran Negara Tirai Bambu.

Merujuk dari data SKK Migas, Laut Natuna menyimpan cadangan minyak sebesar 36 juta barel. Sementara produksi minyak blok Natuna 25,447 Pbh dan volume gas east Natuna 222 Tcf. Selain itu, Laut Natuna memiliki kekayaan perikanan yang banyak.

Adapun daftar pelanggaran China dalam kasus Laut Natuna ini adalah kapal China yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tidak hanya itu, China melakukan Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing atau pemancingan secara ilegal.

Pelanggaran China yang paling membuat pemerintah Indonesia naik pitam adalah Cost Guard China yang mulai memasuki perairan Natuna. Hingga kini, China mengklaim bahwa Laut Natuna adalah 90% bagian dari Laut China Selatan.

Menyikapi aksi pelanggaran China, perlawanan pemerintah Indonesia berupa tidak mengakui peta 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang dibuat oleh Pengadilan China dan menolak istilah “relevant waters”.

Indonesia membantah China karena berpijak pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) yang menyatakan bahwa Laut Natuna adalah milik Indonesia. Indonesia juga mendesak China menjelaskan terkait pelanggarannya terhadap kedaulatan RI.

Saat ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperketat pengawasan di perairan Natuna untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

 

Penulis : Mayang Sari

Editor   : Wasis

 

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !