Detail Berita


Minerba Luncurkan 3 Sistem Digital Baru di Bidang Pertambangan


"Businessman shaking digital partners hand on blue background"
Sumber gambar: shutterstock.com


Tanggal terbit: 04-12-2019

Jakarta, duniatambang.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan tiga sistem digital baru di bidang pertambangan pada 2 Desember 2019. Tiga sistem tersebut adalah ekam kegiatan penjualan komoditas di industri mineral dan batubara  (Modul Verifikasi Penjualan/MVP), pelaporan eksplorasi (Exploration Monitoring System/EMS) dan pelaporan data eksplorasi (Exploration Data Warehouse - EDW) untuk komoditas mineral dan batubara.

Baca juga: MOMS dan e-PNBP Minerba : Solusi Transparansi Pertambangan di Indonesia

Undangan peluncuran tersebut dikirim kepada 31 Kontrak Karya, 67 PKP2B, 2 IUPK, 3 IUP BUMN, 97 IUP PMA, 51 IUP PMDN dan 10 Surveyor. Meskipun undangan terkesan mendadak, tetapi acara ini sukses dilaksanakan. Acara ini didukung oleh berbagai staf senior Minerba. Sesi pagi adalah peluncuran resmi dari 3 sistem baru digital dan sesi sore adalah presentasi teknis dari MVP. MPV sebelumnya telah diluncurkan pada 1 Oktober lalu, dan sosialisasi teknis EMS & EDW direncanakan di Bali pada 4 - 5 Desember.

Ir. Yunus Saefulhak, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, mengucapkan terima kasih kepada berbagai direktorat dan pihak-pihak yang telah menyiapkan dan meluncurkan sistem ini. Sistem baru ini merupakan bagian dari sistem MOMS dengan cakupan yang lebih luas. Sistem data digital ini akan membantu Kementerian ESDM dalam rangka:

  1. Mengelola area eksplorasi dan penambangan
  2. Upaya langsung menuju rasio penggantian cadangan
  3. Memantau kegiatan anggaran eksplorasi greenfield dan brownfield

Kesuksesan tiga sistem baru ini bergantung pada partisipasi dan kepatuhan perusahaan serta sistem MOMS mengenai nama perusahaan, lokasi, pembayaran biaya, dan lain-lain. Sistem digital baru ini juga bergantung pada surveyor yang terdaftar dan pada orang yang Kompeten untuk memastikan data yang tepat dan benar.

Baca juga: Data Science dan Big Data Kunci Sukses Digitalisasi Pertambangan

Ir. Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral & Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menyambut tamu undangan dan menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang mengembangkan sistem ini. Sistem ini dirancang untuk memperbarui sistem lama, di mana Kementerian sekarang dapat lebih efisien dan efektif dalam memantau dan mengelola eksplorasi dan produksi mineral dan batubara. Sistem ini akan membantu sinkronisasi di berbagai bidang dalam Kementerian ESDM dan juga lintas kementerian. Beberapa bagian dari sistem baru ini terbuka untuk umum dan ada bagian lain yang dibatasi berdasarkan tingkat eselon pemerintah, atau untuk permintaan informasi yang disetujui. Jika salah satu pihak tidak terdaftar pada MOMS maka ia tidak akan dapat mengakses dalam sistem baru, dan tidak dapat beroperasi pada industri mineral dan batubara Indonesia. Ketiga sistem baru ini (MVP, EMS, EDW) wajib diterapkan mulai dari 1 Januari 2020.

Kementerian membuat sistem ini berdasarkan tinjauan-tinjauan sebagai berikut.

  1. Tinjauan dasar Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009. Era baru eksplorasi dimulai dengan UU Pertambangan 1967 yang mengakui bahwa Indonesia memiliki potensi geologis yang besar, tetapi membutuhkan investor asing dan keahlian untuk memulai industri eksplorasi dan pertambangan. Dari 235 Kontrak Karya (Generasi 1-7), sekitar 15 perusahaan berhasil (kurang dari 10%) yang memasukkan nama-nama yang kita kenal seperti Freeport, Vale, Newcrest. Anggaran eksplorasi rata-rata keseluruhan adalah US $ 5-10 juta yang dihabiskan untuk menggunakan teknologi terbaik pada masa itu. Minerba sekarang mengandalkan banyak dari data itu untuk penunjukan daerah baru yang akan dirilis untuk eksplorasi. Sistem pemantauan dan pemantauan data gudang eksplorasi baru ini akan membantu dalam penyimpanan dan evaluasi data tersebut.
  2. Diakui bahwa biaya kompensasi data dan informasi (KDI) saat ini tidak optimal bagi investor yang ingin mengambil blok baru. Tanah baru diprioritaskan untuk dirilis ke lembaga-lembaga Pemerintah (BUMN, BUMD, BUMN) dan jika mereka menurun (seringkali karena kurangnya anggaran dll), maka sektor swasta akan diundang untuk mengajukan penawaran.
  3. DMO batubara memiliki kemajuan kinerja yang baik pada tahun 2018 dan 2019. Mekanisme DMO (termasuk transfer kredit DMO) harus ditinjau, agar lebih efektif.
  4. Evaluasi Hilirisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba sedang berlangsung. Industri mineral telah bekerja cukup baik, dan harus diterapkan juga pada industry batubara.
  5. Sulit untuk mengurangi ekspor (batubara & mineral). Indonesia mengimpor minyak dalam jumlah besar, di mana program penggantian B20 membantu, meskipun Avtur mahal dan dibutuhkan dalam jumlah yang besar.
  6. Masih ada masalah lain yang belum terselesaikan, namun sistem baru ini juga akan membantu dalam pengelolaan industri eksplorasi dan izin usaha pertambangan (IUP).

Penulis : Ian Wollff

Editor   : Wasis

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !