Detail Berita


Iklim Investasi dan Daya Saing Investasi Batubara di Indonesia


"Foto Bersama Narasumber Seminar Iklim dan Daya Saing Investasi Batubara di Indonesia"
Sumber gambar: Dokumen Dunia Tambang


Tanggal terbit: 21-11-2019

Jakarta, duniatambang.co.id - Industri batubara beberapa tahun terakhir mengalami pasang-surut akibat pengaruh kebijakan nasional maupun internasional. Dalam level nasional, perihal kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) terus berubah-ubah menyebabkan kurang nyamannya para investor untuk datang ke Indonesia.

Katadata.co.id melalui Forum Iklim Investasi dan Daya Saing Investasi Batu Bara Indonesia mengundang stakeholders dan organisasi profesi terkait. Bambang Gatot Ariyono Dirjen Minerba, Hendra Sinadia Direktur Eksekutif APBI – ICMA, Piter Abdullah Direktur Riset Core Indonesia, dan Sammy Hamzah Ketua ESDM Asosiasi Indonesia (APINDO) mewarnai perbincangan pada forum tersebut.

Turut hadir juga Prof. Subroto Mantan Menteri Pertambangan 1978 – 1988 memberikan masukan tentang kondisi pertambangan saat ini.

“Dahulu pemerintah dan pengusaha sangat intensif membahas berbagai isu. Pemerintah sekarang juga sebaiknya bisa seperti dulu”, tutur Subroto dalam diskusi tersebut.

Pemerintah dan asosiasi perlu lebih intensif membahas semua permasalahan industri pertambangan, khususnya batubara.

Salah satu masalah yang belum selesai hingga saat ini adalah perpanjangan PKP2B. Bambang menyampaikan perusahaan batubara pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) bisa mendapatkan perpanjangan masa kontrak selama 20 tahun (2 x 10 tahun).

Bambang menambahkan, perusahaan pemegang PKP2B bisa secara otomatis dalam mendapatkan perpanjangan kontrak, hal tersebut tertuang di dalam UU minerba.

Adapun daftar 7 perusahaan yang memegang PKP2B generasi pertama yang akan habis masa kontraknya adalah PT Arutmin Indonesia (2020), PT Kendilo Coal (2021), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Adaro Indonesia (2022), PT Kideco Jaya Agung (2023), dan PT Berau Coal (2025). PT Tanito Harum yang masa kontraknya habis pada Januari 2019 perpanjangan kontraknya dibatalkan oleh Menteri ESDM periode 2014-2019 Ignasius Jonan.

Hendra yang merupakan Direktur Eksekutif APBI, mengharapkan pemerintah bisa memperbaiki kembali iklim investasi. Tata kelola dan kebijakan yang selalu berubah-ubah membuat investor sukar untuk datang ke Indonesia.

Pada akhir sesi, Piter Abdullah Direktur Riset Core Indonesia menyampaikan struktur perekonomian yang sangat bergantung pada komoditas memang tidak ideal. Harga komoditas akan tergantung dengan kebutuhan pasar.

“Perlu adanya transformasi yang tidak bergantung pada komoditas, namun butuh proses yang panjang dan tidak bisa secara tiba-tiba” ujar Piter.

 

Penulis : Hazred Umar Fathan

Editor    : Wasis Sriyadi

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !