Detail Berita


Harga Nikel Dalam Negeri Telah Ditentukan Bersamaan Dengan Dibukanya Kembali Ekspor


"Proses Pengupasan Overburden Tambang Nikel"
Sumber gambar: Dokumentasi Dunia Tambang


Tanggal terbit: 12-11-2019

Jakarta, Dunia Tambang – Penentuan harga bijih mentah nikel yang akan dijual kepada perusahaan smelter dalam negeri telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (12/11/2019). Rentang harga yang akan dijual dalam negeri maksimal USD $30 mt hingga sebelum diberlakukannya kebijakan baru di awal 2020 nnti, sedangkan harga minimal yang telah ditetapkan yaitu USD $27 mt. Penentuan harga tersebut merupakan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh BKPM, Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) dan Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I).

“Faktor-faktor yang digunakan dalam penentu harga mengacu dari harga bijih nikel internasional yang telah dikurangi biaya pengapalan dan bea masuk” imbuh Bahlil Lahadalia, Ketua BPKM

Tujuan pelarangan ekspor sementara yang telah berlangsung pada dua pekan terakhir dilakukan sebagai evaluasi dalam penentuan harga serta pemenuhan syarat ekspor. Setelah dilakukan pelarangan ekspor, pada (7/11/2019), berdasarkan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kemaritiman dan Inventasi menyampaikan ekspor nikel telah dibuka kembali merujuk hasil audit oleh beberapa instansi pemerintah seperti BKPM, Dirjen Minerba, dan KPK.

Baca Juga: Ekspor Nikel Kembali Dibuka, Perusahaan Tambang Harus Mentaati Peraturan

Hingga kini, IUP atau IUPK yang telah mengantongi izin untuk pengiriman ekspor keluar berjumlah Sembilan perusahaan, masih banyak perusahaan yang belum memenuhi syarat administrasi untuk melakukan ekspor.

Baca Juga: Kuota Ekspor Nikel Kembali Dibuka, 9 Perusahaan Ini Berhasil Lolos

Sedangkan, perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi administrasi untuk melakukan ekspor keluar dengan kadar Ni 1.7% menurut Bahlil kemungkinan hasil bijih nikel akan diserap oleh smelter dalam negeri.

Kemudian, informasi lain yang diperoleh oleh Katrin Lengkey, Sekretaris Jenderal APNI, bahwa asosiasi telah sepakat mendukung program hilirisasi pemerintah merujuk dari besaran harga yang telah ditentukan, tetapi Katrin mengharapkan pemerintah tidak melakukan kebijakan yang menekan perusahaan tambang nikel. Ditambah dengan penyampaian yang dilakukan oleh Haykal Hubeis, Sekjen AP3I juga menyetujui dengan besaran harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

 

Penulis : Hazred Umar Fathan

Editor    : Wasis

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !