Detail Berita


Ekspor Nikel Kembali Dibuka, Perusahaan Tambang Harus Mentaati Peraturan


"Hauling nikel ore"
Sumber gambar: dunia-energi.com


Tanggal terbit: 08-11-2019

Jakarta, duniatambang.co.id – Pelarangan ekspor nikel membuat perusahaan berlomba-lomba menjual nikel hasil produksi ke luar negeri. Melihat hal tersebut, Pemerintah membuat kesepakatan menghentikan ekspor nikel untuk yang di luar batas kewajaran mencapai empat kali lipat. Tetapi, pada Kamis (7/11/2019) Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Izin Ekspor telah dibuka Kembali bagi para Pengusaha Nikel yang tidak melanggar peraturan. Bagi perusahaan yang melanggar, akan dilakukan penertiban sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Baca juga: Eksploitasi Berlebihan, Pemerintah Stop Sementara Ekspor Nikel

Kemudian, evaluasi tentang pelarangan bijih nikel terus dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Luhut menambahkan “Kepala BKPM telah mengevaluasi hal tersebut, tetapi saya tidak mengetahui detailnya, nanti Kepala BKPM yang akan menyampaikan secara langsung”.

Merujuk dari kebijakan yang telah dibuat, ekspor nikel dapat dilakukan dengan spesifikasi kadar Ni tidak melebihi dari 1,7%. Dalam beberapa bulan terakhir, muncul angka yang tidak wajar dimana ekspor bijih nikel yang awal mulanya hanya sekitar 30 kapal per bulan, berubah drastis menjadi 100 – 130 kapal per bulan. Hal tersebut yang menyebabkan pelarangan ekspor dilakukan secara tiba-tiba untuk mengevaluasi kejanggalan tersebut.

Saat ini, Pemerintah terus memantau aktivitas ekspor bijih nikel dengan menggandeng beberapa instansi lain seperti KPK dan Bea Cukai untuk mengaudit perusahaan-perusahaan tambang yang nakal. Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba juga dalam beberapa minggu terakhir ini sedang melakukan kunjungan ke beberapa perusahaan yang telah memiliki smelter, ataupun telah mencapai progres pekerjaan smelter > 90%.

Menteri ESDM baru, Arifin Tasrif juga menjelaskan, pelarangan ekspor tetap diterapkan pada 1 Januari 2020 sesuai dengan Permen ESDM No 11 tahun 2019. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di lapangan perlu dilakukan pengecekan secara berkala untuk menghindari kerugian akibat perusahaan yang enggan mentaati peraturan yang telah diterapkan. 

Penulis : Hazred Umar Fathan

Editor    : Wasis Sriyadi

Berita serupa
Berikan Komentar

Kunjungi web Advertising kami !