Detail Berita


Arah Kebijakan Energi Jokowi?


"Arah Kebijakan Energi pada Pemerintahan Jokowi"
Sumber gambar: shutterstock.com


Tanggal terbit: 17-10-2019

duniatambang.co.id - Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah terpilih. Pasca pelantikan Presiden dan Wapres nantinya, pemerintah dihadapkan pada situasi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Ekonomi dunia, diproyeksikan sebatas tumbuh 3,2% di tahun 2019 dan 3,5 % di tahun 2020. Untuk mengelola target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 % bukan hal mudah. Pemerintahan Jokowi harus mampu bergerak di tengah himpitan ekonomi global, yang masih dihantui risiko ketidakpastian. Ketidakjelasan kebijakan ekonomi dan moneter Amerika Serikat, perang dagang AS-Tiongkok, dan dinamika geopolitik di Timur Tengah, menjadi berbagai tantangan Jokowi-Ma’ruf dalam mengelola ekonomi Indonesia.

Amanat UU No. 30/2007 tentang Energi yang meletakan paradigma sumber daya energi sebagai modal pembangunan nasional, telah dijabarkan dalam PP No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), dan Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pengejawantahan paradigma energi, seharusnya menjadi landasan dan arah pelaksanaan kebijakan energi di sektor migas, minerba, kelistrikan dan energi terbarukan di era Pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang. Dalam konteks tantangan risiko resesi ekonomi global dan kebutuhan energi domestik yang terus meningkat, implementasi paradigma menjadi langkah strategis yang harus segera direalisasikan.

Tekanan ekonomi dan politik ada di depan mata. Imbas terhadap kinerja perdagangan dan prospek permintaan komoditas global, tidak terhindarkan. Kebijakan-kebijakan normatif tanpa bobot terobosan strategis, perlu dijauhkan dari basis kerja Era Kabinet Jokowi Jilid 2. Jangan sampai muncul business as usual dalam Kabinet Jokowi terpilih. Bahkan, diperlukan keberanian menghapus berbagai kebijakan populis jangka pendek. Tanpa berani membuat terobosan dalam kebijakan energi, justru akan memunculkan potensi lemahnya ketahanan energi di Indonesia. Baik jangka menengah ataupun panjang.

Lantas, ke mana semestinya arah terobosan kebijakan Pemerintahan Jokowi Jilid 2 di sektor energi?

Sektor Migas

Era kejayaan minyak Indonesia telah habis. Sebaliknya, konsumsi minyak untuk kebutuhan transportasi, industri dan kelistrikan justru meningkat tajam. Dewan Energi Nasional (DEN) memproyeksikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) akan mencapai 1,76 juta barrel per hari (bph) pada 2025. Sementara, kemampuan maksimal untuk memproduksi minyak, termasuk dengan penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), hanya akan mencapai 568 - 676 ribu bph di 2025-2030. Namun, SKK Migas masih optimis dengan skenario capaian 700 - 800 ribu bph di 2025-2030.

Sebaliknya, kemampuan produksi BBM domestik lewat program Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina sampai 2025, baru sebatas 1,2 juta bph. Kesenjangan antara kebutuhan pemakaian dengan produksi minyak mentah dan BBM domestik akan terus membesar. Harus diakui, impor minyak mentah dan BBM akan semakin meningkat sebesar 25-50% dari kondisi sekarang. Kondisi inilah menjadi pendorong defisit neraca perdagangan semakin besar.

Dengan berakhirnya kejayaan migas, pemerintah harus berani merelaksasi tekanan atas target Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari migas. Bagi Pemerintahan Jokowi, yang harus dikedepankan bukan lagi negara mendapatkan besarnya bagi hasil (split), tetapi lebih diarahkan untuk mendorong agar proyek migas dapat beroperasi.

Sikap merelaksasi tekanan sebatas mengejar Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari migas, harus konsisten dilakukan. Salah satunya dengan merealisasikan beberapa Plan Of Development (POD) yang masih dalam proses. Juga, termasuk temuan-temuan teknis (technical discoveries) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor atas alasan split (bagi-hasil) yang dinilai kurang atau tidak menguntungkan. Memproduksikan migas untuk memenuhi serapan di dalam negeri, jauh lebih bermanfaat dari sisi ketahanan energi dan solusi mengatasi defisit neraca perdagangan daripada tetap menahan migas tersebut di dalam bumi.

Terobosan lain pasca berakhirnya era kejayaan minyak bumi, pemerintah harus berani memberi kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak, baik menggunakan kontrak Gross Split atau kontrak Production Sharing Contract (PSC). Bukan seperti saat ini, di mana keseluruhan kontrak baru diberlakukan dalam bentuk kontrak Gross Split. Dengan memberi pilihan kontrak kepada kontraktor, diharapkan investasi di sektor migas semakin menarik dan meningkat.

Langkah strategis Jokowi untuk menguasai cadangan berbagai blok migas di luar negeri patut diapresiasi. Langkah ini harus didukung penuh, khususnya oleh Pertamina atau BUMN lainnya. Penguasaan blok migas di luar negeri, menjadi salah satu solusi jangka menengah dan panjang dalam mengatasi masalah impor minyak bumi Indonesia. Lewat langkah strategis inilah, volume impor minyak akan tergantikan oleh pengiriman entitlement ke Indonesia. Dalam jangka menengah dipastikan akan meringankan beban defisit neraca perdagangan Indonesia.

Terobosan strategis lainnya, pembangunan infrastruktur migas, terutama kilang minyak dan pipa-pipa transmisi gas, harus diupayakan terealisasi pada 5 tahun ke depan. Sama seperti jalan tol, jembatan dan pelabuhan, infrastruktur migas semestinya dibebaskan dari trauma beban keekonomian, sehingga pembangunannya bisa segera direalisasikan.

Langkah kebijakan Jokowi untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, harus terbangun di sektor migas. SDM Indonesia di bidang migas terbukti telah berperan aktif dan berprestasi di berbagai perusahaan/industri migas internasional di luar negeri. Potensi memanfaatkan pengalaman para ahli migas

Indonesia baik yang tinggal di Indonesia maupun sebagai diaspora, terbuka lebar melalui Asosiasi Profesi Komunitas Migas yang ada di Indonesia, khususnya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.

Sektor Energi Terbarukan

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan (panas bumi, air, mini hydro, bioenergi, surya, angin, dan laut) mencapai 443 GW. Bahkan, studi Institute for Essential Services Reform (IESR) 2019, menemukan potensi pembangkit listrik surya atap bangunan rumah mencapai 655 GW dan potensi panas bumi mencapai 25 GW. Namun untuk dapat mencapai target 23% energi terbarukan di 2025, dibutuhkan upaya keras menarik investasi.

Dalam lima tahun terakhir, investasi di bidang energi terbarukan mengalami stagnasi dan cenderung di bawah target rencana investasi yang telah ditetapkan ESDM. Rata-rata investasi energi terbarukan 2015-2018 baru mencapai $1,368 milyar per tahun. Ini pun, lebih dari 75% investasi berasal dari sektor panas bumi yang telah melakukan aktivitas proyek sejak 5-10 sebelumnya. Semestinya, untuk memenuhi target 23% energi terbarukan, investasi yang dibutuhkan mencapai USD 6-10 milyar per tahun.

Dengan kondisi sektor energi terbarukan saat ini, fokus mobilisasi investasi harus menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi Jilid 2. Untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, bagaimanapun dibutuhkan investasi BUMN dan swasta. Bahkan, diperkirakan hampir sekitar 70-80% kebutuhan investasi, justru akan berasal dari sektor swasta.

Untuk mencapai target bauran energi terbarukan, Pemerintahan Jokowi harus berani mencabut dan memperbaiki kualitas kebijakan dan regulasi yang menghambat investasi di sektor energi terbarukan. Mengurangi risiko investasi dapat dilakukan melalui instrumen fiskal dan finansial, serta memberikan harga jual-beli tenaga listrik yang memadai sesuai kaidah bisnis yang wajar.

Pemerintah harus berani memanfaatkan APBN untuk menarik investasi. Dengan kemampuan APBN yang terbatas, APBN dioptimalkan untuk menyediakan insentif bagi pengembangan energi terbarukan. Viability Gap Fund (VGF) menjadi salah satu instrumen untuk menutup selisih harga listrik energi terbarukan dengan biaya pokok pembangkitan PLN setempat. Selain tentunya dengan insentif pendanaan lewat suku bunga perbankan yang kompetitif.

Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan yang langsung terkait energi adalah sektor pertambangan batubara. Pertumbuhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi demikian cepat. Konsolidasi nasional untuk mengendalikan jumlah pelaku usaha pertambangan, harus dilakukan segera. Terpisahnya wewenang kontrol Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), mendesak untuk diselesaikan dalam tataran teknik.

Kementerian ESDM sebagai kementerian teknik yang bertanggung jawab atas pengelolaan batubara, diharapkan berada di depan dalam melakukan konsolidasi di tengah tekanan politik daerah yang berkepentingan atas eksistensi operasi IUP. Tanpa konsolidasi nasional yang harus segera diselesaikan, pemerintah akan dihadapkan munculnya masalah rusaknya lingkungan hidup di wilayah usaha pertambangan.

Untuk mempercepat nilai tambah melalui Dimethyl Either (DME), harus diletakkan atas perhitungan detail teknik dan keekonomian. Jangan sampai terjadi, DME sebatas wacana yang diangkat oleh berbagai kementerian tanpa ketidaktahuan perhitungan yang jelas. Harus diakui, pemerintah di awal membangun industri pertambangan batubara, tanpa melalui memiliki road map panjang pengelolaan batubara sebagai energi. Terbangunnya Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar di dunia (steam coal) dan menurunnya presentasi Domestic Market Obligation (DMO), serta tidak mudahnya memperbesar serapan batubara di dalam negeri, menjadi indikasi bahwa selama ini peran batubara sebatas diletakkan sebatas sebagai revenue driver, dan bukan economic booster dengan multiple effect yang besar.

Akhirnya, untuk memperkuat ketahanan energi, Pemerintahan Jokowi jilid dua harus berani melakukan berbagai terobosan. Menunda setiap langkah kritis, hanya akan mengakumulasikan resiko atas ketahanan energi Indonesia ke depan.

Penulis : Singgih Widagdo (Ketua Indonesia Mining & Energi Forum)

Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !