Detail Berita


10 Tahun UU Minerba, ESDM Kumpulkan Pemain Industri Pertambangan



Tanggal terbit: 11-10-2019

duniatambang.co.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumpulkan sejumlah asosiasi dan sejumlah perusahaan pertambangan ternama di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jalan Soepomo, Jakarta (9/10).

Asosiasi yang turut diundang dalam pertemuan tersebut yaitu Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI), Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI), Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Indonesia Mining Association (IMA), dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Sementara untuk perusahaan, yang diundang di antaranya adalah Adaro, KPC, Arutmin, Antam, Freeport, Vale, dan beberapa perusahaan ternama lainnya.

Baca juga: Menanti Titik Terang Nasib Perusahaan Tambang Raksasa

Pertemuan tersebut membahas evaluasi 10 tahun berlakunya UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Dalam pertemuan tersebut ESDM bersama dengan pemain industri pertambangan menginventarisasi masalah-masalah dari sektor pertambangan. Permasalahan itu antara lain, permasalahan terkait aturan dan perizinan yang berlaku disektor Minerba, tumpang tindih kehutanan yaitu mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan lain-lain.

Sejumlah perusahaan tambang yang kontraknya akan segera habis seperti PT Arutmin Indonesia (2020), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Adaro Energy Tbk (2022), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Kideco Jaya Agung (2023), dan PT Berau Coal (2025) menanti agar cepat mendapat kejelasan perpanjangan kontrak mereka. Melalui pertemuan ini pula, aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di sektor Minerba diharapkan dapat segera diselesaikan.

Pertemuan kemarin memang belum mencapai suatu keputusan yang konkret. Namun, masalah yang sudah dikumpulkan dan diinventarisasi tersebut akan dianalisis serta dikaji ulang agar dapat menemukan solusi terbaik. Beberapa permasalahan yang mungkin bisa diselesaikan melalui penerbitan PP, Permen, atau lampiran Permen akan segera diselesaikan oleh pemerintah.

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Mayang Sari

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !