Detail Berita


Lagi-Lagi Polemik Baru Larangan Ekspor Nikel



Tanggal terbit: 04-10-2019

duniatambang.co.id - Percepatan larangan ekspor nikel menjadi dua tahun lebih awal resmi akan diperlakukan per Januari 2020. Hal tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Namun, kebijakan tersebut terus memicu berbagai polemik, mulai dari China berusaha menimbun lebih banyak bijih nikel dari Indonesia sebelum diberlakukannya larangan ekspor nikel 2020 hingga menggegerkan Uni Eropa dan berpotensi untuk dilayangkannya gugatan terhadap Indonesia ke WTO.  Kini muncul pula berbagai potensi polemik baru yang patut diwaspadai Indonesia atas kebijakan percepatan pelarangan ekspor nikel.

Ketidakpastian Hukum

Pelarangan ekspor nikel yang dipercepat dinilai akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Pemerintah dinilai harus mempertimbangkan kesiapan pihak industri terhadap perubahan kebijakan ini. Polemik ini dinilai berkaitan dengan konsistensi pemerintah dalam hal regulasi.

Defisit neraca perdagangan

Indonesia merupakan salah satu pemain utama dalam ekspor nikel di dunia. Kondisi ini membuat Indonesia memberi pengaruh terhadap harga komoditas nikel dunia. Indonesia juga merupakan Negara pemasok utama nikel bagi China dan Uni Eropa. Adanya kebijakan percepatan larangan ekspor membuat turunnya nilai ekspor komoditas nikel Indonesia. Sehingga diperkirakan akan memberi dampak bagi Indonesia sendiri yaitu adanya potensi defisit neraca perdagangan dan pelemahan ekonomi nasional.

Menjamurnya ekspor nikel illegal

Pemerintah juga harus lebih berhati-hati terhadap potensi adanya ekspor nikel ilegal. Indonesia sebagai pemasok nikel utama di dunia membuat pasar nikel terguncang. Permintaan yang besar namun pemasok yang sedikit membuat harga nikel akan naik. Hal ini perlu diwaspadai akan munculnya celah-celah potensi ekspor nikel ilegal oleh pengusaha demi meraup keuntungan. Memperketat pengawasan perlu dilakukan oleh pemerintah nantinya.

Potensi polemik tersebut tidak membuat pemerintah gentar. Dikutip dari CNBC Indonesia, Kepala Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Andri Budhiman Firmanto mengatakan bahwa percepatan larangan ekspor ini memang akan memunculkan dampak negatif dan polemik baru, namun tidak sebanding dengan dampak positif bagi Indonesia. Bahkan, Andri menilai ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup yang dapat Indonesia ambil demi meraup keuntungan dan manfaat lebih besar dari komoditas nikel.

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Faris Primayudha

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !