Detail Berita


Zonasi Wilayah Jadi Polemik Bagi PT Timah Tbk



Tanggal terbit: 20-09-2019

duniatambang.co.id - Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 14  pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) mempunyai hak untuk menyelenggarakan kewenangan mengenai urusan pemerintahan berkaitan dengan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral. Hal tersebut saling berkaitan pula dengan amanat dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Fakta mengenai dasar hukum RZWP3K dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk membuat Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Hingga saat ini ada 17 provinsi yang sudah merampungkan Perda mengenai RZWP3K. Terdapat 5 provinsi lagi yang saat ini sedang memasuki tahap perencanaan RZWP3K termasuk Bangka Belitung.

Baca juga: PT Timah Tbk Ekspansi Garap Tambang Madagaskar

Rencana penerapan RZWP3K di Bangka Belitung menjadi polemik bagi PT Timah Tbk (TINS). Bagaimana tidak, zonasi tersebut akan berkaitan dengan wilayah penambangan timah di kawasan laut daerah tersebut. PT Timah Tbk merasa berhak untuk mengamankan wilayah yang masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP), faktanya hampir 75% IUP tambang laut PT Timah Tbk berada di Bangka Belitung dan produksi bijih timah dari tambang laut mencapai 40% dari total produksi TINS secara keseluruhan.

Melihat kondisi tersebut PT Timah Tbk akan terus melakukan koordinasi dan berjuang untuk mengamankan IUP yang mereka miliki agar tetap bisa di Tambang. PT Timah Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menganggap bahwa Negara juga memiliki kepentingan dan wilayah IUP tersebut akan sedikit banyak memberikan dampak positif bagi Negara sehingga rencana penerapan  RZWP3K harus melakukan pertimbangan dan koordinasi untuk mengkaji semua fakta-fakta ini.

Upaya TINS untuk terus melakukan pendekatan dan koordinasi untuk kepentingan wilayah IUP agar tetap bisa ditambang mendapat dukungan dari Kementerian ESDM. Hal ini dirasa perlu karena menyangkut produksi PT Timah Tbk dan dampaknya terhadap pendapatan Negara. TINS juga saat ini sedang mengusahakan untuk melakukan penambangan di Laut dengan metode yang ramah lingkungan yaitu metode Borehole Mining (BHM).

Lantas bagaimanakah nanti kelanjutan dari rencana penerapan RZWP3K di Bangka Belitung?

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Mayang Sari

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !