Detail Berita


Optimasi Pengawasan Penjualan Batubara, ESDM luncurkan MVP



Tanggal terbit: 18-09-2019

duniatambang.co.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) merilis aplikasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP). MVP merupakan bentuk digitalisasi yang diinisiasi oleh ESDM dalam rangka mengoptimalkan pengawasan terhadap penjualan batubara yang saat ini dinilai belum optimal.

MVP ini digadang-gadang merupakan aplikasi dalam pemasaran batubara secara online yang lebih mudah, lebih akurat, cepat, dan transparan. Sebelum MVP, sudah ada aplikasi yang telah diluncurkan seperti MOMS, Minerba One Data Indonesia (MODI) dan e-PNBP. Aplikasi MVP ini akan menjadi pelengkap dan akan mengintegrasi ketiga aplikasi sebelumnya.

Pemerintah juga sudah mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan kelancaran peluncuran MVP untuk mendukung optimasi penjualan batubara termasuk sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan MVP telah dilaksanakan dan diikuti oleh pemegang PKP2B, IUP OP BUMN, dan IUP OP PMA, Pemegang IUP OP khusus Pengangkutan dan Penjualan, serta 10 badan usaha surveyor. Sosialisasi dilakukan sebelum peluncuran aplikasi MVP.

Ditjen Minerba juga telah menerbitkan Kepdirjen Nomor 205.K/30/DJB/2019 tentang Tata Cara Verifikasi Teknis Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Batubara. Hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran penggunaan aplikasi MVP.

Pelucuran aplikasi MVP ini merupakan salah satu bentuk jawaban atas penilaian dari KPK, BPK, dan ICW yang menilai bahwa sistem regulasi dan pengawasan transaksi penjualan batubara belum optimal.  Banyak pengusaha yang melakukan transaksi penjualan batubara yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Fakta ini menimbulkan kehilangan penerimaan pendapatan bagi Negara. Merasa tercurangi, pemerintah dalam hal ini ESDM melalui Ditjen MInerba memperketat pengawasan dan melakukan optimasi khususnya dalam pemasaran batubara.

Dengan diluncurkannya aplikasi MVP perusahaan tidak terdaftar di MOMS dan tidak memiliki Rencana Kerja Anggaran Bersama (RKAB) tidak dapat melakukan penjualan. Sehingga diharapkan kedepannya semua pengusaha batubara akan tunduk dengan aturan pemerintah.

Adanya aplikasi ini diharapkan, transaksi penjualan batubara dapat terverifikasi dengan baik dan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah untuk melakukan pengawasan transaksi penjualan batubara secara efektif dan efisien. Output yang nantinya sangat diharapkan adalah tidak ada lagi kecurangan penerimaan pendapatan Negara yang dilakukan oleh pengusaha tambang.

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Mayang Sari

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !