Detail Berita


UU Minerba 2009 Sudah Tidak Relevan di Tahun 2019, Harus Revisi?



Tanggal terbit: 17-09-2019

duniatambang.co.id - Agenda pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) nampaknya masih tersendat. Bagaimana tidak masa jabatan DPR 2014-2019 hanya tersisa dalam hitungan hari saja. Selain itu, susunan kabinet baru akan efektif Oktober mendatang. Hal ini membuat agenda revisi UU Minerba akan terhambat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan bahwa revisi UU Minerba ini tidak bisa diselesaikan secara terburu-buru dalam tempo yang singkat, pemerintah harus banyak melakukan pertimbangan.

Revisi UU Minerba ini dibagi menjadi empat tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan perundangan. Hingga saat ini, revisi UU Minerba baru menyelesaikan tahap perencanaan dan sedang memasuki tahap kedua yaitu penyusunan.

Dalam penyusunan UU Minerba perlu adanya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hingga saat ini belum ada kata kesepakatan atau finalisasi DIM yang telah diajukan pemerintah dan DPR. Adapun finalisasi DIM dilakukan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan. 

Mengutip dari CNN, Enam poin yang menjadi usulan pemerintah dalam revisi UU Minerba yaitu penyelesaian permasalahan antar sektor, penguatan konsep wilayah pertambangan, meningkatkan pemanfaatan batubara sebagai sumber energi nasional, memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah minerba, mendorong peningkatan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit minerba, dan pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan.

Adapun, enam poin yang menjadi usulan pemerintah dan DPR ialah: mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tersedianya rencana pertambangan minerba, penguatan peran pemerintah pusat dalam bimbingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah, pemberian insentif kepada pihak yang membangun smelter dan PLTU Mulut Tambang, Penguatan peran BUMN, dan perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK dalam rangka kelanjutan operasi.

Pembahasan DIM masih belum menemui kata sepakat, DIM diperkirakan akan selesai hingga akhir tahun mendatang. Pembahasan DIM ini belum dapat dirampungkan oleh DPR periode 2014-2019. Pembahasan akan dilanjutkan dengankcabinet baru bersama DPR periode 2019-2024. Revisi UU Minerba ini diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor pertambangan.

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Mayang Sari

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !