Detail Berita


Tambang Pasir Ilegal Kian Menjamur, Bagaimana Regulasinya?



Tanggal terbit: 17-09-2019

duniatambang.co.id - Tambang pasir saat ini kian menjamur, mirisnya pemain dalam industri tambang pasir ini yaitu pelaku ilegal yang belum mengantongi izin resmi dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat di sekitar penambangan pasir dan lingkungan adalah korban pertama yang akan merasakan dampak dari penambangan pasir liar.

Terdapat sejumlah kasus tambang pasir liar di berbagai daerah di Indonesia, seperti Pulau Sebesi di mana kasus tambang pasir liar sudah terjadi sejak 2014, Pulau Citlim, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang mengalami kerusakan pulau akibat tambang pasir liar, Provinsi Jawa Barat, menyebut, hanya ada dua perusahaan galian pasir yang berizin di wilayah Kota Tasikmalaya. Sisanya, hampir dua puluhan titik galian pasir yang selama ini beroperasi di Kecamatan Mangkubumi dan Bungursari, Kota Tasikmalaya, tak memiliki izin alias ilegal, Kabupaten Bireun, rusaknya bantaran sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Peusangan.

Fakta ini sangat disayangkan dikarenakan pelaku industri tambang pasir ilegal masih bisa leluasa bergerak, Lantas bagaimana sebenarnya sistem regulasi tambang pasir?

Penambangan pasir atau yang lazim disebut dengan penambangan galian C adalah merupakan kegiatan usaha penambangan rakyat yang harus memiliki izin pertambangan rakyat (IPR). Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, dan penjualan.

Baca juga: Menelisik Hak dan Kewajiban Pemegang dan Pemberi Izin Pertambangan Rakyat

Pengaturan dasar hukum pertambangan rakyat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam setiap urusan perizinan kegiatan pertambangan menjadi kewenangan dari provinsi. Unsur-unsur pertambangan rakyat, yakni meliputi:

1. Usaha pertambangan bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, galian C

2. Dilakukan oleh rakyat

3. Domisili di area tambang rakyat

4. Untuk penghidupan sehari-hari

5. Diusahakan sederhana

Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan permintaan izin pertambangan rakyat dan untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada bupati atau walikota dengan menyampaikan keterangan mengenai:

1. Wilayah yang akan diusahakan;

2. Jenis bahan galian yang akan diusahakan.

Kewajiban para pemegang IPR antara lain mematuhi peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah, membayar iuran tetap dan iuran produksi, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha.

Melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang ditentukan dalam undang-undang dan mangkir dari semua kewajiban yang ada merupakan tindak pidana.

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Mayang Sari

Berita Populer
Berikan Komentar
Komentar Berita
  1. Takut gak ke kirim nih komentar>>>> Oke, Perkenalkan Nama saya Jhonny saya tinggal di ds. titisan kec. Sukalarang kab. Sukabumi prov. Jawa Barat. Terdapat sebuah Pertambangan Pasir yang berlokasi di daerah saya ini. Mau berkomunikasi sama Admin lewat mana min? Akun Gmail>>>>: "cheeatchip01@gmail.com"


Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !