Detail Berita


Tersendat Dana Pembongkaran, 100 Anjungan Hulu Migas Nganggur



Tanggal terbit: 14-09-2019

duniatambang.co.id - Pembongkaran 100 anjungan hulu migas masih membuat pemerintah harus memutar otak untuk melakukan pendanaan. Pembongkaran anjungan ini merupakan bentuk dari upaya kegiatan pasca-tambang (Abandonement Site and Restoration/ASR).

Abandonment and Site Restoration (ASR) adalah Suatu aktivitas dalam rangka pemulihan lingkungan wilayah kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan cara menghentikan secara permanen pengoperasian fasilitas produksi dan sarana lainnya sehingga tidak dapat dioperasikan kembali.

Dikutip dari CNN, Purbaya Yudhi Sadhewa selaku Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan masalah pendanaan muncul karena sistem yang terjadi pada masa lalu.

Pendanaan kegiatan ASR ini mengalami hambatan. Hal ini terjadi untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang melakukan penandatanganan kontrak sebelum tahun 1994, yang mana pada kontrak tersebut belum ada klausul yang menyatakan bahwa kontraktor wajib melakukan kegiatan dan mencadangkan dana untuk ASR.

Kondisi ini membuat pemerintah harus memutar otak untuk pendanaan pembongkaran anjungan. Pembongkaran ini akan diprioritaskan untuk anjungan yang tidak mengganggu jalur pelayaran terlebih dahulu, baru selanjutnya akan dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 10 anjungan yang diprioritaskan untuk dilakukan pembongkaran dengan rincian tiga anjungan berada di Kalimantan Timur dan tujuh anjungan berada di Laut Jawa. 2 di antaranya telah mengamankan pendanaan. Sementara itu, untuk delapan anjungan lainnya masih perlu penyusunan strategi pendanaan yang sesuai. Pemerintah juga masih melakukan pertimbangan alternatif lain selain pembongkaran. Terdapat empat alternatif yang masih direncanakan yaitu penghancuran secara total, dijadikan rumpon (rig to reef), digunakan oleh Angkatan Laut sebagai pos jaga, atau objek wisata.

Melihat pentingnya ASR, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan peraturan mengenai Abandonment Site Restoration (ASR). Aturan mengenai ASR ini tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas yang diundangkan pada 23 Februari 2018. Dalam aturan tersebut terdapat kewajiban kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk melakukan ASR dan mencadangkan dana sesuai rincian kebutuhan kegiatan ASR. Dengan adanya kejelasan aturan mengenai ASR diharapkan dapat menekan permasalahan terkait kegiatan pasca-tambang dimasa mendatang.

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Mayang Sari

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !