Detail Berita


Siap-Siap Tarif Pajak Baru, Pengusaha Batubara Girang



Tanggal terbit: 13-09-2019

duniatambang.co.id – Sempat kendor, kini pemerintah mulai menyusun kembali regulasi di sektor perpajakan khususnya pada usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba). Aturan ini bertujuan untuk menarik minat investasi yang selama ini masih dirasa belum optimal.

Rencana regulasi perpajakan ini disambut hangat oleh pengusaha emas hitam. Menjelang 2025, ada tujuh pemegang PKP2B generasi pertama yang akan habis kontrak, termasuk PT Kaltim Prima Coal yang merupakan produsen batubara terbesar di Indonesia. Saat ini Pajak Penghasilan (PPh) pemegang PKP2B generasi pertama mencapai 45%.

Baca juga: Diskresi Presiden Bisa Jadi Atasi Revisi PP Perpanjangan PKP2B yang Mangkir

Beban pajak pemegang PKP2B generasi pertama serta pungutan pajak lainnya jika dihitung secara keseluruhan mencapai 65-70%, ungkap Hendra, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) yang dimuat dalam CNBC Indonesia (10/09). Meski setoran pajak besar, usaha emas hitam ini masih banyak diminati

Tidak hanya pemegang 7 PKP2B generasi pertama, sebagian besar pengusaha batubara menanti resminya aturan perpajakan ini. Sebelumnya, aturan perpajakan baru tersusun untuk pertambangan mineral yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Penurunan PPh akan menambah spirit pengusaha. Dari sisi pengusaha, pengurangan PPh bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menjaga kelangsungan usaha. Penurunan PPh juga turut menguntungkan investor. Penurunan PPh memang menguntugkan pengusaha, tetapi ada tambahan penerimaan negara dari dari laba bersih yang disebut mutual benefit.

 

(MS)

Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !