Detail Berita


KIM dan KPP dalam Kegiatan Peledakan, Apa Bedanya?



­

duniatambang.co.id - Pelaksanaan kegiatan peledakan pada kegiatan pertambangan dan batubara diatur dalam  Kepmen ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Baca juga: Juru Ledak Jadi Kunci Kegiatan Peledakan Zero Accident

Juru ledak adalah seseorang yang diangkat oleh perusahaan pertambangan atau KTT/PTL yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan peledakan dan melakukan inisiasi peledakan yang harus memiliki Kartu Izin Meledakkan (KIM).

Dalam Kepmen 1827 tersebut dijelaskan mengenai pengangkatan dan kualifikasi seorang juru ledak. KTT/PTL mengangkat orang yang mampu melaksanakan pekerjaan peledakan. Pekerjaan peledakan terdiri dari persiapan peledakan dan pelaksanaan peledakan.

Pada pelaksanaan peledakan dipersyaratkan dilakukan oleh orang yang memiliki Kartu Pekerja Peledakan (KPP) dan/atau Kartu Izin Meledakkan (KIM). KPP terdiri dari KPP Pertama dan KPP Madya. KPP Pertama mencakup pekerjaan pengamanan bahan peledak dan menyumbat lubang ledak. KPP Madya mencakup pekerjaan mengangkut bahan peledak peka detonator, bahan peledak peka primer dan bahan ramuan ke lokasi peledakan, meramu bahan peledak, administrasi gudang bahan peledak membuat  primer, mengisi bahan peledak ke lubang ledak, dan menyambung bahan peledak.

Sementara KIM mencakup pekerjaan menguji pola peledakan, menetapkan daerah bahaya peledakan, meledakkan lubang ledak, menyuruh orang menyingkir dan berlindung, menangani kegagalan peledakan, menyambung sirkit peledakan ke sirkit detonator, dan memastikan hasil peledakan.

KPP pertama diberikan kepada orang yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pengelola peledakan. Sedangkan, KPP madya diberikan kepada orang yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan juru ledak (kelas II).

Sementara KIM hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi juru ledak (kelas II) dan berumur paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun. Bagi pemilik KIM yang tidak melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, maka KIM dicabut dan diganti menjadi KPP Madya.

Apabila juru ledak yang memiliki KIM pindah kerja maka KTT mengembalikan KIM yang bersangkutan kepada KAIT. KPP Pertama dikeluarkan oleh KTT/PTL sedangkan KPP Madya dan KIM disahkan oleh KaIT/Kepala Dinas atas nama KaIT.

Bagi yang telah memiliki sertifikat juru ledak namun tidak mengajukan permohonan KIM dalam waktu 6 bulan, maka untuk memperoleh KIM diharuskan mengikuti ujian penyegaran dan dinyatakan lulus uji penyegaran tentang keselamatan penanganan bahan peledak dan peledakan.

Bagi juru ledak yang memiliki KIM yang telah kedaluwarsa satu tahun atau lebih maka yang bersangkutan haruskan mengikuti dan lulus uji penyegaran tentang keselamatan penanganan bahan peledak dan peledakan.

 

(MS)