Detail Berita


Larang Ekspor Nikel, Ini Penjelasannya



duniatambang.co.id - Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pasokan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel.

Baca juga: Pelarangan Ekspor Berlaku 1 Januari 2020, Harga Nikel Melesat

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar lebih dari 42% ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 11 Januari 2022.

Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar lebih dari 42% dilakukan dengan ketentuan:

a. Telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian

b. Membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian berupa pembangungan fasilitas pemurnian sendiri dan kerja sama untuk membangun fasilitas pemurnian.

Rekomendasi Direktur Jenderal untuk penjualan nikel dengan kadar lebih kecil 1,7%  ke  luar negeri:

a. Yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu rekomendasi berakhir atau paling lama tanggal 31 Desember 2019.

b. Yang akan diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini, dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2019.

Baca juga: Pelarangan Ekspor Nikel Dipercepat Januari 2020, Begini Nasib Smelter Lokal

 

(MS)