Detail Berita


Terlambat Bangun Smelter, Pengusaha Siap-Siap Kena Denda



Tanggal terbit: 05-09-2019

duniatambang.co.id – Pemerintah menerbitkan aturan mengenai denda keterlambatan pembangunan smelter melalui Kepmen ESDM RI Nomor 154K/30/MEM/2019 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian.  Regulasi ini ditujukan untuk mendorong pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri.

Baca juga: KEPUTUSAN MENTERI ESDM NOMOR 154K/30/MEM/2019

Pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Mineral Logam, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian yang melakukan penjualan produk pertambangan hasil pengolahan dan  mineral logam dengan kriteria tertentu ke luar negeri wajib memenuhi persentase kemajuan fisik pembanguan fasilitas pengolahan dan pemurnian setiap enam bulan berdasarkan laporan hasil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen.

Dalam hal persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian tidak mencapai paling sedikit 90% dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian, maka pembayaran denda administratif dilaksanakan dengan ketentuan yang telah diatur.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan rekomendasi pencabutan penghentian  sementara persetujuan ekspor pemegang IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri.

Dalam hal pengusaha tidak melakukan pembayaran denda administratif, dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha paling lama 60 hari oleh Menteri atau Gubernur dengan kewenangannya, penerbitan persetujuan pencabutan ekspor.

Baca juga: Pelarangan Ekspor Berlaku 1 Januari 2020, Harga Nikel Melesat

Sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi pembayaran denda administratif sampai dengan berakhirnya jangka waktu penghentian sementara.

Dalam rangka mendorong terbangunnya fasilitas pemurnian di dalam negeri serta menjamin terpenuhinya pembayaran denda administratif tidak mencapai persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian paling sedikit 90% maka wajib menempatkan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian sebesar 5% dari volume produk pertambangan yang dijual ke luar negeri dalam setiap pengapalan  dikalikan harga Patokan Ekspor (HPE).

 

(MS)

Berita serupa
Berikan Komentar

Kunjungi web Advertising kami !