Detail Berita


10 Tantangan Sektor Energi, ‘PR’ Berat Dewan Energi Nasional (DEN)



Tanggal terbit: 21-08-2019

duniatambang.co.id – Rencana pengelolaan energi nasional diatur dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017. RUEN merupakan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.

Baca juga: IMEF Gelar Diskusi Publik Arah Kebijakan Energi Era Jokowi Jilid 2

Kebijakan Energi Nasional (KEN) ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2014 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. KEN bertujuan sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Dalam perjalanannya, KEN tersandung beberapa tantangan menghambat realisasi RUEN yang telah ditetapkan. Melalui diskusi media yang diadakan IMEF, Abadi Purnomo Mantan Dewan Energi Nasional memaparkan terdapat 10 tantangan kebijakan energi nasional Indonesia. Adapun tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Sumber daya energi masih menjadi sumber devisa negara yang seharusnya sebagian besar manfaatnya dialihakn untuk pembangunan bangsa.
  2. Produksi di sektor migas yang semakin menurun dan terjadinya gejolak harga yang membuat sektor migas tidak stabil
  3. Ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG sementara eksplorasi stagnan dan kebutuhan konsumsi energi semakin tinggi
  4. Pemanfaatan energi belum efisien akibat mahalnya peralatan efisiensi energi dan sistem transportasi massal belum diterapkan
  5. Penguasaan IPTEK masih terbatas.
  6. Cadangan energi nasional yang semakin menipis
  7. Kondisi geopolitik dan isu lingkungan yang kian memanas
  8. Pemanfaatan EBT masih rendah akibat mahalnya biaya investasi, perizinan lahan dan tata ruang yang rumit
  9. Harga EBT belum kompetitif akibat teknologi EBT yang mahal dan minimnya investasi.
  10.  Akses & infrastruktur energi, keterbatasan dan kekurangan infrastruktur daerah

Baca juga: Pasang-Surutnya Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia

antangan-tantangan di atas menjadi tugas bersama Dewan Energi Nasional maupun pihak-pihak terkait. Pasal 12 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2007 menjelaskan bahwa DEN bertugas untuk merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Kemudian menetapkan rencana umurn energi nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

 

(MS)

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !