Detail Berita


Menelisik Hak dan Kewajiban Pemegang dan Pemberi Izin Pertambangan Rakyat



duniatambang.co.id - Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang menjadi milik pemegang IPR. Sementara, kewajiban pemegang IPR adalah hal yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab.

Baca juga: Kupas Tuntas Tambang Rakyat Menurut Undang-Undang Minerba

Pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang hak pemegang IPR, yaitu sebagai berikut.

  1. Mendapat pembinaan dan engawasan di bidang   keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
  2. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping mendapatkan hak, pemegang IPR harus melakukan kewajiban-kewajiban yang diatur pada Pasal 70 UU Nomor 4 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut.

  1. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan
  2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku
  3. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah
  4. Membayar iuran tetap dan iuran produksi
  5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi  IPR.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Baca juga: Bisman Komisi VII DPR RI: Tambang Rakyat Perlu Dilindungi dan Didukung

Pemerintah dalam hal ini yang memberikan IPR, memilki kewajiban seperti yang dipaparkan pada Pasal 73 UU Nomor 4 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut.

  1. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.  
  2. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, dan pascatambang.

(MS)