Detail Berita


Bisman Komisi VII DPR RI: Tambang Rakyat Perlu Dilindungi dan Didukung



Tanggal terbit: 06-08-2019

duniatambang.co.id - Dari sisi profit, pertambangan adalah bisnis yang cukup prospektif yang memberikan manfaat besar bagi negara. Namun, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya mengenai lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan.

Pertambangan yang sering dikenal adalah pertambangan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar. Banyak yang belum tahu, jika pertambangan bisa dikelola mandiri oleh rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Sementara itu, Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kelompok bahan galian yang dapat dilakukan pertambangan rakyat adalah mineral logam, salah satunya emas. Berkaitan dengan hal itu, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) mengadakan diskusi media dengan tema “Lebih Menguntungkan Tambang Rakyat atau Freeport” pada Senin (05/08/19).

Baca juga: Ini Perbedaan Penggolongan Bahan Galian Tempo Dulu dan Sekarang

Kebijakan IPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.  UU Minerba ini dalam proses revisi yang bertepatan dengan masa transisi pemerintahan Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Bisman selaku Komisi VII DPR RI menyampaikan jika revisi UU Minerba tidak selesai dalam periode pemerintahan yang sekarang, maka akan kembali pada tahap awal proses revisi sesuai dengan alur revisi Undang-Undang.

Saat ini masih sering terjadi gesekan antara pertambangan rakyat dengan kooperasi. Tambang rakyat sering dikonotasikan tidak aman dan merusak lingkungan. Untuk itu, ddiperlukan perlindungan dan dukungan terhadap tambang rakyat”, tambah Bisman.

Pertambangan rakyat harus jelas arah kebijakan dalam tata kelola pertambangan agar citra buruk pertambangan rakyat dapat diperbaiki. Dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dwi Prilmilono Adi dan Ahmad Zuhairi yang diterbitkan pada tahun 2016 mengenai Konsep Hukum Pertambangan Rakyat memberikan beberapa saran.

Diantaranya, pemerintah mengadakan sosialiasi tambang rakyat, diperlukan lembaga pengelola dan pengawas tambang rakyat untuk memastikan berjalan sesuai dengan aturan. Selain itu, harus memperhatikan pengeloaan limbah. Dengan pertambangan rakyat, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat setempat.

 

(MS)

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !