image

"Tambang Emas di Australia"
Sumber gambar: gettyimages.com

Dunia Tambang / 30 August 2022 / 0 Komentar

Regulasi Dokumen AMDAL Indonesian Mining Association Izin Lingkungan Tambang 

Pengurusan AMDAL Lama Dan Ganggu RKAB, IMA Ajukan Keluhan

duniatambang.co.id - Sejumlah pelaku usaha pertambangan yang tergabung dalam Indonesian Mining Association (IMA), menyampaikan keluhan mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengurusan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau AMDAL. Mereka mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengurus AMDAL bisa mencapai 1 tahun lamanya.

Hal tersebut kemudian dinilai bisa mengganggu permohonan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) oleh perusahaan tambang terkait. 

“Waktu yang dibutuhkan itu sekitar 6 bulan dan bahkan sampai mendekati 1 tahun, yang melewati batas pengajuan RKAB. Pemerintah tidak mau mempertimbangkan hal keterlambatan dari pihak Kementerian atau Lembaga yang berwenang,” terang Djoko Widajatno selaku Pelaksana Harian Direktur Eksekutif IMA. 

Sebagai informasi, Pasal 3 di PP No. 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Hidup mengatur setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting atas lingkungan, diwajibkan untuk memiliki Persetujuan Lingkungan. Ini menjadi sebuah prasyarat dalam penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. 

Adapun, proses penerbitan Persetujuan Lingkungan itu dilakukan lewat penyusunan AMDAL dan juga uji kelayakan AMDAL, atau penyusunan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta juga pemeriksaan dari formulir tersebut. Nantinya proses tergantung dari ada atau tidaknya dampak penting dari kegiatan usaha yang dilaksanakan.

Secara teknis, alur dalam proses penerbitan itu adalah pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, menyusun dokumen RKL-RPL sesuai dengan dokumen AMDAL yang kemudian diajukan ke menteri, gubernur, bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selanjutnya, akan dilakukan penilaian dalam hal administrasi dan substansi.

Berdasarkan pada hasil uji kelayakan dari penilaian yang dilakukan sebelumnya, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kemudian akan menyampaikan rekomendasi kepada pihak pemerintah terkait yang berwenang tadi. 

Hasil rekomendasi kelayakan, nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah terkait yang berwenang dalam menetapkan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, apabila memang unit usaha atau kegiatan dinyatakan telah layak.

IMA pun memberikan sejumlah usulan sebagai solusi dari permasalahan pengurusan AMDAL yang bermasalah itu. Pertama yakni dengan mengembalikan AMDAL dan Izin Lingkungan ke ide dasar dalam mencegah kerusakan lingkungan. Kedua adalah agar AMDAL dan Izin Lingkungan tidak menghambat RKAB perusahaan, ketiga memberikan batasan waktu tertentu dalam pengurusan AMDAL dan Izin Lingkungan. Keempat yakni memberikan kesempatan magang bari para ASN di perusahaan pemrakarsa AMDAL, agar bisa mempelajari bagaimana dunia usaha bekerja.




Penulis: Edo Fernando

Editor: Ocky PR.


Tinggalkan Komentar

Hanya nama dan komentarmu yang akan ditampilkan. Login diperlukan untuk meninggalkan komentar