image

"Ilustrasi palu sidang"
Sumber gambar: gettyimages.com

Dunia Tambang / 25 April 2022 / 0 Komentar

Regulasi Minerba 

Menunggu Kesiapan Pemda, Setelah Perpres Pendelegasian Izin Tambang Disahkan

duniatambang.co.id - Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 mengenai Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Atas adanya peraturan yang baru tersebut, maka urusan pemberian izin perusahaan tambang akan dialihkan dari yang sebelumnya ada di pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Namun yang menjadi catatan penting dalam peraturan baru ini adalah penerapan pendelegasian izin itu masih akan menunggu seberapa siap masing-masing daerah untuk bisa melaksanakan mandat tersebut. Adapun hal ini perlu dilakukan agar penerapan aturan baru itu nantinya tidak akan mendapatkan kendala tertentu.

“Wewenang dalam pemberian izin akan kami alihkan ke pihak Pemprov, berdasarkan kesiapan provinsi itu sendiri. Selama pemerintah daerah itu belum siap, maka pelayanan akan tetap dilakukan di Kementerian ESDM,” ungkap Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM.

Pihaknya menambahkan bahwa pada prinsipnya, pelayanan kepada publik akan terus dilaksanakan seperti biasanya, tanpa terputus, walaupun ada aturan baru yang disahkan itu.

Dari data yang ada di Direktorat Jenderal Minerba, sampai saat ini ada sekitar 4.000 lebih perizinan yang terdaftar. Sementara jumlah perizinan yang tidak terdaftar bisa mencapai 6.000-an.

Oleh karena itu, apabila semua perizinan itu masih dipegang oleh Dirjen Minerba, maka prosesnya akan membutuhkan waktu yang lama, karena pihak Dirjen Minerba selama ini mengaku sudah kewalahan. Diterbitkannya peraturan presiden baru itu, diharapkan akan bisa menjadikan pelayanan pengurusan perizinan tambang bisa lebih cepat dan efisien lagi.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi mengesahkan peraturan baru itu pada tanggal 11 April 2022 lalu, yang diundangkan pada tanggal yang sama oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM. Adapun pendelegasian izin itu mencakup pemberian sertifikat standar dan izin. Kemudian juga pembinaan atas pelaksanaan perizinan, dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

 

Penulis: Edo Fernando

Editor: Umar RP.

Tinggalkan Komentar

Hanya nama dan komentarmu yang akan ditampilkan. Login diperlukan untuk meninggalkan komentar