Detail Berita


Pengajuan Lelang WIUP Mineral Logam dan Batubara, Ada Batasnya?



Tanggal terbit: 25-07-2019

duniatambang.co.id - Regulasi pertambangan di Indonesia mengatur tata cara memperoleh izin usaha pertambangan. Sebelum memperoleh izin usaha pertambangan, pemohon dapat mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan cara permohonan atau lelang sesuai dengan komoditasnya.

WIUP Mineral Logam dan Batubara dapat diberikan kepada pemohon dengan cara lelang. Lelang adalah cara penawaran WIUP dalam rangka pemberian IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Eksplorasi, dan/atau IUPK Operasi Produksi mineral logam dan batubara.

Baca juga: Regulasi yang Harus Dipahami Jika Ingin Jadi pengusaha Tambang

Batasan wilayah lelang WIUP mineral logam dan batubara diatur dalam Permen Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wilayah di dalam Wilayah Pertambangan (WP) dapat ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Menteri setelah ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil koordinasi dengan bupati/wali kota. Kemudian tata cara pemberian WIUP mineral logam dan batubara diatur dalam Pasal 18 Permen Nomor 11 Tahun 2018.

Baca juga: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018

WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUPK Mineral logam, dan/atau WIUPK Batubara yang telah ditetapkan diberikan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan cara lelang kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

Kemudian menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pengumuman rencana pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 23 (1) Permen Nomor 11 Tahun 2018 menyatakan Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dengan luas lebih kecil atau sama dengan 500 (lima ratus) hektare diikuti oleh peserta yang terdiri atas:

  1. Badan Usaha, terdiri dari BUMD setempat dan Badan Usaha swastas nasional setempat
  2. Koperasi
  3. Perseorangan, terdiri atas orang perseorangan, perusahaan komanditer, dan perusahaan firma.

Lalu, pada Pasal 23 (2) Permen Nomor 11 Tahun 2011 Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dengan luas lebih besar dari 500 (lima ratus) hektare diikuti oleh peserta yang terdiri atas:

  1. Badan Usaha, terdiri dari BUMN, BUMD, Badan Usaha swasta nasional, dan Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing; dan/atau
  2. Koperasi

Kemudian Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan persyaratan peserta Lelang WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pada Pasal 23. Prosedur Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP batubara dilakukan dengan dua tahap yang terdiri atas tahap prakualifikasi dan tahap kualifikasi. Setelah semua tahapan dan prosedur telah dilakukan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara.

 

(MS)

Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !