Detail Berita


Revisi UU Minerba Alot, Pengusaha Tambang Dibuat Makin Gelisah



Tanggal terbit: 21-07-2019

duniatambang.co.id – Pekerjaan rumah pemerintah di bidang regulasi pertambangan kian menumpuk. Revisi ke-6 PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Mineral dan Batubara masih mengambang. Pemerintah didesak untuk segera menyelesaikan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pembahasan RUU Minerba ini masih berkutat mengenai isian daftar inventarisasi masalah (DIM).

Baca juga: ESDM Minta Revisi UU Minerba, KPK Siap Kawal

Komisi VII DPR RI mengundang Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk membahas DIM tersebut pada Kamis (18/07/19). Dalam pembahasan DIM ini berlangsung alot. Terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu penetapan RUU ini. Sebagian Komisi VII DPR RI sepakat meloloskan revisi UU Minerba tahun ini untuk mengejar target. Namun, beberapa merasa pesimis karena penyelesaian RUU ini mepet dikejar oleh waktu yang sangat singkat.

Dalam RUU Minerba, masih banyak hal-hal bersifat spesifik yang belum dirampungkan. Karena rapat berlangsung alot, Gus Irawan Pasaribu memutuskan untuk mengembalikan DIM dibahas kembali di lingkungan antar Kementerian dan Lembaga (K/L). Jika pemerintah telah melakukan sinkronisasi antar K/L, maka DIM itu bisa dikembalikan dan dapat dibahas secara formal.

Dilansir dari detikFinance pada Kamis (18/07/19), Jonan membacakan garis besar DIM RUU Minerba. Terdapat 12 poin yang menjadi garis besar dalam pembahasan DIM tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Penguatan konsep wilayah pertambangan
  2. Penyelesaian permasalahan antar sektor
  3. Memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah minerba
  4. Meningkatkan pemanfaatan batubara sebagai sumber energi nasional
  5. Mendorong kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit minerba
  6. Mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan UU No. 23 Tahun 2014
  7. Pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan
  8. Tersedianya rencana pertambangan minerba
  9. Pemberian insentif kepada pihak yang membangun smelter dan PLTU mulut tambang
  10. Penguatan peran pemerintah pusat dalam binwas kepada pemerintah daerah
  11. Penguatan peran BUMN
  12. Perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK

Salah satu poin pokok yang menjadi bahasan revisi PP 23/2010 masuk dalam DIM adalah perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK untuk perpanjangan operasi. Pemerintah diharapkan bisa menyelesaikan kebijakan tersebut secepatnya untuk bisa memberikan kepastian kelanjutan usaha pertambangan batubara bagi pemegang PKP2B yang akan jatuh tempo.

 

(MS)

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !