Loading...
image

"Lahan pascatambang"
Sumber gambar: shutterstock.com

Dunia Tambang / 26 July 2021 / 0 Komentar

Regulasi Reklamasi 

Pemerintah Tegaskan Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pascatambang

duniatambang.co.id - Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang berlimpah, terutama dibidang energi. Hal ini dilihat dari banyaknya industri pertambangan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan banyaknya aktivitas pertambangan, maka pemerintah terus memperbarui perizinan dan peraturan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan nasional itu sendiri. Seperti dilansir dari web resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa pemerintah sudah mengklaim bahwa pelaksanaan pertambangan nasional sudah sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup, mengingat hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting yang sangat berkaitan erat dengan masyarakat.

Sujatmiko, selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, dalam acara Webinar 'Kontribusi Alumni IPB di Tambang: Dari Reklamasi hingga Pengelolaan Lingkungan dan Sosial di Jakarta, pada Sabtu (10/7/2021) menyatakan bahwa aturan perbaikan dan penataan fungsi lahan bekas tambang atau lebih dikenal dengan reklamasi pasca tambang sudah ada sejak penambangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, tepatnya sejak tahun 1967 lalu.

Namun walaupun peraturan mengenai reklamasi tersebut sudah ada sejak sekitar 50 tahun yang lalu, Sujatmiko juga menuturkan bahwa pelaku usaha tambang yang tidak patuh tidak dikenakan sanksi pidana. Barulah sejak tahun 2020, bagi pelaku pertambangan yang tidak mereklamasi akan dikenakan denda, pencabutan izin, juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Aturan tersebut ditegaskan dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelumnya norma pengaturan lingkugan pertambangan yang mengatur tentang sanksi administrasi dan pidana tersebut ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 No.78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan produk turunan hukumnya pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Menurut Sujatmiko, pemeliharaan kembali lahan pascatambang tersebut harus direncanakan dengan jelas dalam perencanaan pertambangan.

"Reklamasi tidak mungkin lepas dari perencanaan pertambang. Setiap pertambangan tidak memiliki perencanaan reklamasi yang terintegrasi pemerintah, Direktorat Jenderal Minerba tidak akan mengeluarkan izin untuk beroperasi," tegasnya.

Menurut informasi dari Kementerian ESDM, dari 10,83 juta hektar wilayah tambang di Indonesia yang memperoleh izin usaha, hanya 248,6 ribu hektar yang dibuka untuk kegiatan pertambangan, atau sekitar 2,2% dari total wilayah, dan sepertiga sudah direklamasi.

Sujatmiko membenarkan bahwa selama kegiatan operasi produksi pertambangan terdapat lahan yang terganggu seperti lahan bekas eksplorasi, lahan bekas tambang, lahan bekas timbunan, dan lahan bekas fasilitas penunjang yang harus direklamasi. Selain itu juga terdapat kegiatan pengelolaan air tambang (limpasan permukaan dan limbah) khususnya pengendalian erosi dan sedimentasi.

Terdapat beberapa contoh keberhasilan reklamasi pasca tambang, seperti PT Timah yang memanfaatkan area bekas tambang (void) menjadi wisata agro-edutourism melalui kampoeng reklamasi air jangkang, dan PT Newmont Minahasa yang melakukan revegetasi menjadi kebun raya, yang kemudian di sahkan oleh pemerintah sebagai hutan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum ditambang.

 

Penulis: Yuniar Novianti

Editor: Umar RP.

Tinggalkan Komentar

Hanya nama dan komentarmu yang akan ditampilkan. Login diperlukan untuk meninggalkan komentar