Detail Berita


ESDM Minta Revisi UU Minerba, KPK Siap Kawal



Tanggal terbit: 17-07-2019

duniatambang.co.id – Di tengah kusutnya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Mineral dan Batubara, pemerintah mengambil kebijakan baru. Sebelumnya, draft RPP revisi ke-6 PP Nomor 23 Tahun 2010 telah diberikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Pengembalian draft RPP ini bertujuan untuk dievaluasi dan  dikaji ulang oleh Kementerian EDSM agar revisi ke-6 ini segera menemui titik kesepakatan.

Baca juga: Diskresi Presiden Bisa Jadi Atasi Revisi PP Perpanjangan PKP2B yang Mangkir

Berbeda dengan sikapnya beberapa waktu lalu, Menteri ESDM mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara pada 8 Juli 2019. Draft revisi UU ini telah sampai ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Eksekutif Center of Energy Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal revisi Undang-Undang Minerba yang di dibahas di DPR. Permintaan Yusri terhadap KPK ini berharap agar proses revisi ini berlangsung bersih, tidak menguntungkan kepentingan suatu kelompok atau golongan tertentu.

Terlebih saat ini memasuki masa transisi kepengurusan di DPR, KPK diharapkan dapat mengawal dengan ketat proses revisi Undang-Undang Minerba ini. Masa-masa yang sangat rentan ini memerlukan perhatian yang ekstra agar revisi Undang-Undang Minerba dapat berjalan dengan kondusif.

Sebelumnya, KPK telah merekomendasikan kepada Presiden dan Menteri ESDM untuk membatalkan perpanjangan IUPK PT Tanito Harum yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi. Akibatnya, PT Tanito Harum saat ini berhenti beroperasi sehinggga berujung melakukan PHK sebanyak 300 karyawan.

 

(MS)

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !