image

"Emas"
Sumber gambar: gettyimages.com

Dunia Tambang / 21 July 2021 / 0 Komentar

Regulasi Emas 

Hapuskan PPN Emas Granula, Pemerintah Dukung Industri Pengolahan Emas

duniatambang.co.id - Pembebasan pajak terhadap bahan baku emas granula resmi diberlakukan mulai 28 Juli 2021. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak  Dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang telah ditandatangi Presiden Joko Widodo pada 28 Juni 2021 lalu. Berikut isi Pasal 1 PP Nomor 70 Tahun 2021 tersebut.

Pasal 1

1. Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

a. Anode slime; dan

b. Emas granula

2. Anoda slime sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lumpur anoda sebagai produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga, yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk utama berupa emas batangan.

3. Emas granula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan emas berbentuk butiran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memiliki ukuran diameter paling tunggi 7 (tujuh) millimeter;

b. Memiliki kadar kemurnian 99,99% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh Sembilan persen) berdasarkan hasil uji menggunakan metode uji sesuai Standar Nasional Indonesia dan/atau terakreditasi London Bullion Market  Association Good Delivery; dan

c. Merupakan hasil produksi dan diserahkan oleh Pemegang Kontrak Karya, Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, atau Pemegang Izin Pertambangan Rakyat kepada pengusaha yang akan memproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk utama berupa emas batangan dan/atau emas perhiasan.

Peraturan baru ini siap menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No 106 Tahun 2015 yang hanya menyebutkan anode slime sebagai Barang Kena Pajak (BKP) strategis yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seperti dilansir website nasional.kontan.co.id, Neilmaldrin Noor, selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (DItjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemeunkeu), menyatakan bahwa PP 70/2021 tersebut merupakan bentuk dukungan dari pemerintah dalam mendorong industri pengolahan emas nasional. Berbeda dengan peraturan saat ini, bahan emas granula tersebut termasuk kedalam salah satu bahan baku emas batangan dan perhiasan yang dikenakan Pajak Penambahan Nilai (PPN), sehingga menjadikan harga jual emas batangan memiliki PPN.

Hal itulah yang membuat sebagian besar emas batangan diimpor kedalam negeri karena tidak dipungut PPN karena termasuk kedalam non - BKP. Sementara sebagian besar pengusaha pabrik emas granule lebih memilih mengekspor produk mereka agar pajak masukan dapat dikreditkan, karena jika dijual di dalam negeri, emas tersebut akan dipungut PPN.

Neilmadrin juga menambahkan bahwa penambahan Granula sebagai BKP strategis yang tidak dipungut PPN diharapkan dapat menekan impor emas batangan dan mendorong industri pengolahan emas dalam negeri. Karena dengan adanya penghapusan PPN dalam bahan baku emas ini, tentunya akan berpotensi menurunkan harga emas batangan dalam negeri.

 

Penulis: Yuniar Novianti

Editor: Ocky PR.

Tinggalkan Komentar

Hanya nama dan komentarmu yang akan ditampilkan. Login diperlukan untuk meninggalkan komentar