Detail Berita


Presiden Rencanakan Bentuk Kementerian EBT, ESDM Siap-Siap Berbagi Porsi



Tanggal terbit: 13-07-2019

duniatambang.co.id - Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) diresmikan pada tahun 2010. Ditjen EBTKE dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Ditjen EBTKE merupakan Direktorat Jenderal untuk  tugas dan fungsi di bawah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Energi (ESDM).

Baca juga: Ribuan Perusahaan Tambang Belum Setor Jaminan Reklamasi

Di Indonesia, peningkatan peranan EBT dirasa penting sehingga dibentuk Ditjen EBTKE. Ditjen EBTKE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi. Dengan beban tugas yang banyak dan keberadaannya sangat dibutuhkan, pemerintah berencana membentuk Kementerian EBT. Negara-negara yang sudah menjadikan EBT pada tingkatan Kementerian seperti India dan China.

Sejumlah pengamat mengusulkan pembentukan Kementerian EBT untuk mengatasi permasalahan pengembangan EBT di Indonesia. Berkaca dari negara-negara maju, pengembangan EBT harus bergerak cepat dan diberikan dukungan penuh oleh pemerintah, Mengingat impor migas yang semakin tinggi, kehadiran EBT menjadi alternatif untuk mengurangi impor migas.

Target bauran EBT sebesar 23% hingga tahun 2025 membuat pemerintah semakin berpikir keras untuk mencapai target tersebut. Saat ini penggunaan EBT menyentuh angka 12%. Pembangunan pembangkit energi dengan EBT ini menelan biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan energi fosil.

Tim Riset Dunia Tambang menilai, jika Kementerian EBT ini resmi dibentuk, secara otomatis Kementerian ESDM akan membagi porsinya kepada Kementerian EBT. Dengan dibentuknya Kementerian EBT ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja dari Kementerian ESDM. Kementerian ESDM dapat lebih fokus membuat dan mengembangkan rencana strategis penyediaan energi fosil untuk ketahanan energi nasional.

Di samping itu, Kementerian EBT akan lebih banyak membuka keran dan melebarkan eskspansi pengembangan EBT untuk mengimbangi energi fosil yang semakin menipis jika terus dieksploitasi. Jika nanti Kementerian EBT jadi dibentuk, diharapkan kedua Kementerian yang membidangi energi ini dapat berkolaborasi dan lebih efektif dalam menjalankan tugas masing-masing. Serta pembentukan Kementerian EBT ini diharapkan tidak menjadi pemborosan struktur yanga ada di pemerintahan Indonesia.

 

(MS)

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !