Detail Berita


Ribuan Perusahaan Tambang Belum Setor Jaminan Reklamasi



Tanggal terbit: 12-07-2019

duniatambang.co.id – Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang mewajibkan para pelaku usaha pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi sebagaimana yang dimaksudkan dilakukan terhadap lahan terganggu. Reklamasi bertujuan untuk menata, memulihkan, menata, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem sesuai dengan peruntukannya.

Baca juga: Lakukan 5 Upaya Ini untuk Menyulap Lubang Bekas Tambang Jadi Kawasan Berwawasan Lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat dari total 4.524 perusahaan tambang, sebanyak 3.121 belum memberikan setoran jaminan pascatambang. Artinya, lebih dari separuh perusahaan tambang belum memberikan jaminan pascatambang.

Perusahaan yang belum menempatkan jaminan pascatambang mayoritas berasal dari perusahaan izin usaha pertambangan, penanaman modal dalam negeri (IUP PMDN).

Rencana reklamasi diajukan oleh pemegang IUP paling lama 30 hari sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan.

Perhitungan biaya reklamasi meliputi biaya langsung seperti pembongkaran, reklamasi, remediasi, dan pemantauan. Kemudian, biaya tidak langsung meliputi perencanaan dan demobilisasi.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (11/07/2019). Dalam agenda tersebut, Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, memperingatkan perusahaan pemegang IUP untuk segera menyetorkan biaya jaminan reklamasi.

Perusahaan akan dikirimkan surat peringatan. Jika telah dikirimkan surat peringatan ketiga, perusahaan pemegang IUP belum menyetorkan biaya jaminan reklamasi, maka izin pertambangan akan dicabut dan akan dilakukan pemblokiran elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP). Bambang juga sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk memberikan sanski terhadap perusahaan pemegang IUP yang tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

 

(MS)

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !